Sunday, October 25, 2020
Home > Politik > (Kasus Dualisme Golkar) Dan Pemenangnya Adalah

(Kasus Dualisme Golkar) Dan Pemenangnya Adalah

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)  – Menkum HAM Yasonna Laoly mengembalikan kasus persengketaan dalam tubuh Dolkar dan memilih tidak memberikan keputusan apa pun soal dualisme kepengurusan Golkar.  Laoly  mempersilakan internal menyelesaikan konflik terlebih dahulu. Kubu Ical menyesalkan keputusan Menkum ini.

“Setelah kami pertimbangkan, dari seluruh aspek, yuridis, fakta, dan dokumen, kami menyimpulkan bahwa masih ada perselisihan yang seharusnya Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh intervensi keputusan itu,” kata Yasonna Laoly, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

“Kami, dengan berat hati tidak bisa memberikan keputusan ke mana dan ke mana. Internal Golkar sendiri yang harus menyelesaikan masalahnya,” lanjut Yasonna.

“Kita sudah menduga Menkumham akan mengambil posisi itu. Dan kami sangat menyesalkannya,” kata Bendum Golkar, hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Selasa (16/12/2014).

Bambang berujar seharusnya Kementerian Hukum dan HAM dengan jernih memahami duduk persoalan dan tidak merespons, apalagi menerima serta mempertimbangkan semua bentuk dokumen yang diserahkan oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta.

“Hari ini kita menyaksikan Menkumham  dengan sadar menunda untuk pengambilan keputusan. Dan itu bertentangan dengan waktu yang diberikan UU No 2/2011, yakni 7 hari dengan seolah-olah bertindak bijaksana mengembalikan kepada internal partai Golkar agar mencari jalan mufakat,” paparnya.

Sekretaris Fraksi Golkar ini menganggap pemerintah ikut masuk ke dalam kisruh parpol. Bambang berkukuh bahwa Kemenkum HAM seharusnya mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

“Kami menilai Menkumham bermain api karena sama artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik,” pungkasnya.

Dalam konferensi pers hari ini, Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mengambil keputusan dan meminta Golkar menyelesaikan masalah internalnya terlebih dahulu. Keputusan ini diambil setelah melakukan penelitian yang berpijak pada ketentuan perundang-undangan, menilai fakta, dan kelengkapan dokumen kedua belah pihak.

“Setelah kami mempertimbangkan dari seluruh aspek yuridis, fakta dokumen dari dua kelompok, kami menyimpulkan masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkum tidak boleh mengintervensi keputusan itu. Kami dengan berat hati tidak dapat memberi keputusan, kami meminta internal Partai Golkar menyelesaikan sesuai pasal 24 UU Parpol,” pungkasnya.

Perpecahan di internal Golkar bermula dari perbedaan pendapat terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie mempercepat penyelenggaraan Munas pada November 2014 di Bali, sementara kubu Agung Laksono menghendaki Munas dilangsungkan pada Januari 2015 sesuai hasil Munas 2009 di Pekanbaru, Riau.

Sebagai bentuk kekecewaan karena aspirasi tak diakomodir, kubu Agung Laksono menggelar Munas tandingan di Jakarta Perpecahan di tubuh Golkar lahir dari dua musyawarah nasional (munas) yang digelar di Jakarta pada awal Desember lalu.

Hasilnya, Munas Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretarus jenderal, sementara Munas Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.

Kedua kubu mengklaim sebagai kepengurusan yang sah dan mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM pada 8 Desember 2014. 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru