Penyaji Berita dan Cerita
Kumpulan berita seputar hukum indonesia
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Pelantikan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang (20/11/2014) siang, sepi-sepi saja dam hanya dihadiiri sekitar 30 undangan. Bahkan dalam agenda resmi Presiden, pelantikan ini tidak tejadwal. yang telah disusun sepanjang pagi hingga malam hari. Namun, tiba-tiba wartawan mendapat bocoran bahwa Jokowi
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Presiden Joko Widodo melantikl HM Prasetyo sebagai jaksa agung, menggantikan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto. HM Prasetyo yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem diminta mencopot semua atribut partainya. Ketua Umum Surya Paloh, Rabu memastikan bahwa kadernya akan menguindurkan diri dari Partai Nasdem. HM Prasetyo adalan mantan Jaksa
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kegeramanya pada kapal asing pencuri ikan . Ia meminta aparat melakukan tindakan tegas terhadap aksi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya mengejar lalu menangkap Presiden bahkan menginstruksikan agar kapal-kapal pencuri ikan itu ditenggelamkan untuk memberikan efek jera. "Nggak usah tangkap-tangkap, langsung saja
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) ngotot tak mau melepaskan kepemilikannya di PT Cipta Televisi Indonesia, meskipun Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan PT Berkah Karya Bersama dan menguatkan kepemilikan stasiun televisi tersebut oleh Siti Hardiyanti Rukmana. Juru bicara MNC Arya Sinulingga menyatakan
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) -Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Berkah Karya Bersama sehingga menguatkan kepemilikan PT Cipta Televisi Indonesia oleh Siti Hadiyanti atau akrab disapa Mbak Tutut. "Peninjauan kembali ditolak, artinya kembali ke putusan sebelumnya, yaitu kasasi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di Jakarta,
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Zulkifli Hasan memenuhi panggilan penyidik KPK. Zulkifli unhtuk dimintai kesaksian terkait kasus suap perizinan pengelolaan lahan hutan yang menjerat Gubernur Riau non aktif, Anas Maamun. Zulkifli Hasan juga akan diperiksa untuk kasus yang menjerat bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Sweeteng. "Saya diperiksa untuk Anas
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Asyifa Ramadhani alias Syifa hanya terdiam dan tak mampu berkata-kata ketika jaksa penuntut umum menuntutnya penjara seumur hidup. Syifa tak beranjak dari kursi terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto. Pasca pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajahmada, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014), jaksa dan
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan diantara nama menteri yang disodorkan Presien Jokowi ada yang terindikasi tidak bersih. KPK member catatan merah kepada beberapa calon yang dimintakan klarisfikasi . KPK sudah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo ihwal tingkat integritas dan potensi berlaku korup para calon menterinya kemarin.
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jkarta)-Tersangka Habib Novel Bamukmin ( bukan Habib Novel Alaydrus) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atau otak penggerak aksi massa Front Pembela Islam (FPI) dalam bentrok di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu Sore. "Benar, sekarang dia sedang diperiksa
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com ( Jakarta) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Anas Urbaningrum. Majelis hakim menyatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. "Menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Hati-hati kalau mau kasasi bagi terpidana korupsi. Selain tidak ada sejarahnya hukumannya akan berkurang ,Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menginginkan semua koruptor yang menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat layak dicabut hak politiknya. Menurut dia, pencabutan hak itu untuk mencegah mereka mencalonkan diri kembali. "Karena
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Partai politik didesak segera memberhentikan atau melakukan penggantian antar-waktu (PAW) terhadap para kadernya yang tersangkut kasus korupsi baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya terdapat 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih yang
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - 11 Nama calon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus seleksi tahap kedua dari 59 pesrta . Nantinya hanya akan ada dua nama untuk diserahkan ke Presiden dan dilanjutkan dengan proses fit and proper test oleh DPRuntuk dipilih menggantikan Busyro Muqodas yang selesai masa jabatannya. Juru Bicara
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) Atut belum akan tenang dalam tahanan. Vonis 4 tahun yang dianggap terlalu ringan untuk sang koruptor, masih akan disusul tuntutan perkara lain. Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan dua tuduhan lain yang akan dibawa ke persidangan untuk Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah. "Atut bisa sidang tiga kali. Pertama, perkara suap pengurusan
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Busyro Muqoddas kembali mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK. Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Amir Syamsuddin mengatakan, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Desember 2014, telah mendaftarkan dirinya kembali menjadi calon pimpinan KPK. "Pukul 11.00 WIB tadi staf beliau (Busyro) sudah
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Sidang vonis bagi Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, yang digelar hari ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Sebanyak 130 personel Polri dikerahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9). Namun menjelang siang sidang pengadilan Tipikor tersebut berjalan aman-aman saja. Memang ada sekelompok pengunjuk rasa yang
Read More
MIMBAR-RAKYAT .Com (Jakarta) Tak ada kata menyerah, Tim hukum Prabowo-Hatta akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan mereka terkait administrasi Pemilu Presiden 2014. Anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman, mengaku tak puas dengan keputusan PTUN yang enggan menerima gugatan karena merasa tidak berwenang. Bersamaan
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Sial benar nasib Sutrisno. Pengusaha mebel asal Wonogiri ini selalu gagal memperoleh modal kerja dari bank Bukopin yang dihubungi. Lantaran Sutrisno termasuk orang yang diblack list oleh Bank Indonesia. Status ini lantaran Bank Mandiri setempat menyatakan ia menunggak kartu kredit sebesar Rp 8 juta Padahal seumur-umur Sutrisno tidak
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada yang salah dalam penggunaan sistem noken dalam Pemilu Presiden 2014 lalu di beberapa daerah di Papua. Sebelumnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempermasalahkan sistem noken tersebut. "Penggunaan sistem noken adalah sah menurut hukum karena dijamin UUD," kata Hakim Wahiduddin Adams dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Mahkamah Konstitusi menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran etik tetapi bukan pelanggaran pemilu, karena membuka kotak suara di luar perintah pengadilan. Tetapi karena pesoalan etika ini bukan wilayah Mahkamah Konstitusi, maka MK tidak mempersoalkan alat bukti yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersebut dan tetap dianggap sah. "Termohon (KPU) bebas
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com ( Jakarta) - Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, dipastikan tidak mendapat remisi khusus ataupun umum pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Menurut Kepala Sub-Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Permasyarakatan Akbar Hadi, Ba'asyir belum memenuhi persyaratan mendapat remisi. Terpidana kasus terorisme ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Mahkamah Agung (MA) menghukum Standart Cahrterd Bank membayar ganti rugi sebesar Rp 1 Milyar kepada nasabahnya Victoria Silvia Beltiny yang telah diteror oleh debt collectornya atas tagihan kreditnyayang dianggap bermasalah. Demikian dilansir website panitera MA, Kamis (14/8/2014). Mahkamah Agung mengabulkan gugatan nasabah Victoria Silvia Beltiny terhadap
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten nonaktif dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan kurungandan dicabut haknya untuk dipilih sebagai pejabat public. Jaksa KPK menilai Ratu Atut terbukti menyuap Akil Mochtar saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan sengketa hasil Pilkada
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (JAKARTA)- Mahkamah Konstitusi mengizinan KPU untuk membuka kotak suara untuk mempersiapkan alat bukti dalam persidangan gugatan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh tim Prabowo-Hatta. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dalam sidang hari kedua di gegung MK Jumat 8/8/2914. Hamdan mengatakan, pembukaan kotak suara tersebut harus disaksikan
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Barnabas Suebu, Gubernur Papua periode 2006-2011, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di Papua yang mulai tahun anggaran 2009/2010. Johan Budi, Juru Bicara KPK , di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/8), kepada wartawan mengatakan, proyek dimaksud bernilai Rp 56 miliar. Dari
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Ilham Idli, Direktur PT Sarana Bangun Cipta, dalam pengakuannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (17/7), membenarkan dia diminta M Nazaruddin menyediakan 400 BlackBerry, untuk dibagikan pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010, di Bandung, Jabar. Menurut Ilham, harga satu unit BlackBerry saat itu
Read More
MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengkritisi pengesahan revisi Undang-Undang MD3 Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu sengaja dibuat guna menjegal pemberantasan korupsi. Samad menilai, revisi UU MD3yang disahkan sehari menjelang pelaksanaan pemilihan presiden 2014itu justru menghalangi proses penegakan hukum
Read MoreHallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru