Monday, December 06, 2021
Home > Hukum > MK: Buka Kotak Suara Tidak Etis Tapi Bukan Pelanggaran Pemilu

MK: Buka Kotak Suara Tidak Etis Tapi Bukan Pelanggaran Pemilu

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Mahkamah Konstitusi menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran etik tetapi bukan pelanggaran pemilu, karena membuka kotak suara di luar perintah pengadilan. Tetapi karena pesoalan etika ini bukan wilayah Mahkamah Konstitusi, maka MK tidak mempersoalkan alat bukti yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersebut dan tetap dianggap sah.

“Termohon (KPU) bebas membuka kotak suara, meskipun termohon wajib menyimpan dan memelihara, namun termohon membuka kotak suara harus mengindahkan norma yang berlaku, secara itu merupakan pelanggaran,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa Pilpres) di Jakarta, Kamis.

Sementara soal pembukaan kotak suara, DKPP menyatakan secara etik tidak bisa sepenuhnya, sehingga pihaknya memberikan teguran berupa binaan dan meminta KPU agar membuat peraturan tertulis

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, KPU dapat membuka kotak suara apabila ada perwakilan dari masing-masing pihak yang menyaksikan pembukaan kotak tersebut. Adapun perwakilan itu berasal dari pihak aparat kepolisian, Bawaslu, dan saksi dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian, hasil pembukaan kotak suara dicatat di dalam berita acara.

Namun, lanjut Anwar, hal tersebut tidak terkait dengan perolehan suara, maka mahkamah tidak berwenang mengadilinya. “Jika masalah etik DKPP yang mengadili. jika pembukaan kotak sura tersebut merupakan ranah hukum pidana, jadi instansi lain yang mengadilinya,” katanya.

Walaupun hal tersebut merupakan pelanggaran, kata Anwar, namun pembukaan kotak untuk mencari bukti dan bisa dipertanggungjawabkan maka pengambilan bukti itu dianggap sah. Perolehan bukti demikian (membuka kotak suara), menurut mahkamah berdasarkan surat permohonan dan secara umum dilaksanakan mengundang panwaslu, saksi bahkan polisi serta berita acara, perolehan bukti ini sejalan dengan
ketetapan mahkamah.

Pembukaan kotak suara ini dipermasalahkan pemohon (pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa). Pihak pemohon menilai KPU telah merusak alat bukti karena membuka kotak
suara dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU Nomor 1446 pada 25 Juli 2014.

Permohonan sengketa Pilpres ini diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Prabowo-Hatta mengajukan gugatan atas dugaan adanya kecurangan yang
terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pilpres 2014. Pembacaan putusan sengketa Pilpres hingga berita ini diturunkan masih berlangsung. (Ais)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru