MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Hati-hati kalau mau kasasi bagi terpidana korupsi. Selain tidak ada sejarahnya hukumannya akan berkurang ,Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menginginkan semua koruptor yang menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat layak dicabut hak politiknya.
Menurut dia, pencabutan hak itu untuk mencegah mereka mencalonkan diri kembali. “Karena ada beberapa koruptor yang kembali terpilih terus dilantik,” kata Artidjo Kamis, 18 September 2014. “Rakyat sudah memilih, tapi ini kan, ironi demokrasi . Tapi ia juga merampas hak rakyat yang sudah memilihnya.”
Pernyataan Artidjo itu menyinggung terdakwa kasus suap impor daging yang juga bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Artidjo memperberat hukuman Luthfi menjadi 18 tahun dari 16 tahun kepada Luthfi dalam putusan kasasinya. Hak politik Luthfi juga dicabut untuk dipilih. Dia berharap nantinya tidak ada lagi koruptor yang terpilih dan dilantik karena akan mencederai demokrasi.
Sebelumnya Artijo dan tim hakimnya mencabut hak politik Jendral Polisi Djoko Susilo yang terbukti korupsi dan telah divonis pengadilan Tipikor.
“Pencabutan hak politik khusus untuk koruptor yang menggunakan jabatannya sebagai bahan transaksional,” ujarnya. “Tapi, kalau korupsi biasa dan bukan jabatan poltik, tidak tepat dicabut hak politik.” Kata Artijo seperti dikutip Tempo.
Pernyataan Artijo ini sejalan dengan banyaknya koruptor yang ternyata dipilih kembali dalam jabatan politik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 48 hasil Pemilu 2014 yang terjerat kasus korupsi, sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI.
“Kami mendesak partai politik untuk segera memberhentikan atau melakukan PAW terhadap kadernya yang tersangkut korupsi,” kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam jumpa pers “Awas Legislatif Ditempati Koruptor!” di kantor ICW, Jakarta, (Ais)
