Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Meski dalam kegiatan belajar mengajar sudah diperbolehkan tatap muka di Kabupaten Kuningan, namun para pelajar tidak bisa belajar secara efektif setiap harinya.
Hal tersebut dikeluhkan orang tua murid, salah satunya Dewi, yang mengatakan kegiatan belajar tatap muka selama ini tidak efektif karena anak hanya belajar tiga hari dalam seminggu.
“Yaa gitu, sekarang harus belaja tiga kali dalam seminggu, tetep aja harus beli kuota kalau belajar di rumah, itu gara-garanya belajar di kelasnya ga boleh berdesakan, jadinya gantjan gitu,” kata Dewi, Rabu (19/8/2020).
Dewi pun sempat putus asa dengan pendidikan saat ini, ia tidak tenang saat bekerja dan seringkali harus berebut gadget di rumah. “Ia kan saya di rumah juga kerja, terus kalau anak di rumah terus belajar online tuh cuman dua jam saja, selebihnya ya maen game, pusing juga kalau kayak gini terus,” keluh Dewi.
Sementara itu anggota DPRD Kuningan, Deki Zaenal Muttaqin, menyatakan secara pribadi pihaknya mengkhawatirkan kondisi pendidikan pada saat ini.
“Sebagai bagian dari wakil masyarakat melihat situasi pendidikan saat ini, Saya berharap Dinas Pendidikan lebih progresif, lebih serius menyikapi soal-soal yang terjadi di dunia pendidikan. Kita tidak bisa menjalankan regulasi seperti apa yang sudah terbiasa dijalankan, ” kata Deki, saat ditemui di salah satu tempat ngopi di daerah Cijoho, Kuningan, Rabu (19/08/2020).
Ia secara pribadi meminta agar situasi pandemi ini tidak melulu menjadi alasan dominan bagi dinas terkait, yakni Disdikbud Kuningan, untuk tidak memikirkan lebih jauh mencari langkah efektif, agar anak didik bisa belajar secara tatap muka kembali seperti biasanya.
“Disdikbud harus cari apa yang bisa dipersembahkan untuk para peserta didik, kaitan dengan proses belajar mengajar yang harus dilakukan, ” katanya lagi.
Pria yang juga sering aktif berkritik pada kebijakan pemerintah ini, merasa khawatir, situasi interupsi yang dilakukan oleh Covid-19 ini menjadi penyebab hilangnnya satu generasi, karena tidak cerdasnya atau tidak sigapnya Dinas Pendidikan mengatasi situasi saat ini.
“Saya sendiri berharap, Dinas Pendidikan bisa fokus berpikir konstruktif atas apa yang harus dilakukan dan tidak terganggu oleh proses kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya tidak krusial buat peserta didik, ” imbuhnya.
Ia menilai Dinas Pendidikan pasti lebih memahami situasi di dalam internal kedinasannya terkait hal-hal lain yang tidak krusial itu.
Tentang anggaran
Sebagai anggota DPRD, Deki juga merasa harus menyuarakan terkait kebijakan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan agar benar-benar bisa dialokasikan untuk kebermanfaatan masyarakat peserta didik.
“Anggaran yang dimiliki Disdikbud supaya betul-betul tepat dialokasikan sehingga political will yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai penyelenggara pemerintah itu bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat, ” ujarnya.
Deki menambahkan, jika memang anggaran yang dicantumkan dalam APBD dialokasikan atau dipergunakan oleh Dinas Pendidikan sebagai sebuah bentuk dari administrasi keadilan yang sering didengar, tentu ini harus diimplementasikan dan diejawantahkan dengan baik.
“Karena, sesuai dengan amanat yang di undang-undangkan, bahwa hak mendapat pendidikan atas masyarakat itu dijamin oleh undang-undang, ” sebutnya.
Amanat undang-undang itu menuntut pihak-pihak terkait untuk bekerja dan berpikir lebih ekstra, menciptakan sebuah ide lebih dari kondisi biasanya sehingga harapan masyarakat atas lokus dunia pendidikan ini bisa dipersembahkan dengan baik oleh pemerintah.
Hal itu, katanya, sudah jadi kewajiban Disdikbud sebagai leading sektor di bidang pendidikan.
Postur anggaran di Disdikbud Kuningan khususnya, menurut Deki, harus benar-benar menjawab keresahan serta kegelisahan para peserta didik khususnya, karena pendidikan bisa menjadi salah satu etalase yang menentukan kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
“Kenapa demikian? Karena Dunia Pendidikan akan bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa di bidang ekonomi dan soal-soal lain yang berkembang, ” ungkapnya.
Yang harus jadi catatan, kata Deki, untuk menjawab persoalan bangsa ini dibutuhkan SDM yang baik dari hasil pendididikan. Bagaimana pemerinth bisa memberikan pelayanan prima jika SDM pemerintahnya sendiri tidak berkualitas.
“Pelayanan yang prima itu terwujud dari SDM yang berkualitas dari hasil pendidikan. Sedangkan pendidikan akan berhasil jika ada SDM yang baik juga di Dinas Pendidikan, ” katanya.
Sejauh ini, Deki masih menilai cita-cita Kabupaten Kuningan menuju Kabupaten pendidikan masih jauh panggang daripada api. Sehingga perlu evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif untuk bisa dijelaskan secara eksplisit kaitan dengan soal-soal yang menjadi tantangan dan menjadi rintangan untuk kita mendapatkan sebuah proses pendidikan yang baik.
Secara pribadi, Deki mengaku terbuka dan menerima atau menunggu sumbang saran dari masyarakat Kabupaten Kuningan agar dunia pendidikan di Kuningan khususnya, lebih baik dari yang sekarang sudah ada.
“Saya tidak ingin disebut jumawa dan merasa bahwa Saya lebih memahami terkait dunia pendidikan. Karena ada soal yang menggelitik kita sebagai pemerhati Kabupaten Kuningan ataupun masyarakat. Bahkan banyak yang tidak mengetahui postur APBD yang dituliskan dalam kitab APBD yang disepakati dan disetujui baik oleh eksekutif maupun legislatif, ” paparnya.
Ia berharap masyarakat bisa lebih melek apa yang menjadi perencanaan, pelaksanaan dan apa yang dievaluasikan dalam proses-proses tersebut.
“Sehingga akan ada kesinambungan cara berpikir dan bersikap ketika kita menemukan soal-soal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita cita-citakan bersama, ” kata Deki. (dien/arl)
