Mimbar-Rakyat.com (Bekasi) – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Bekasi memiliki anggaran (APBD) sebanyak Rp6,3 Triliyun, namun anggaran untuk pemeliharaan jaringan listrik di semua perkantoran Pemkab selalu tersendat.

Akibatnya, ketika terjadi gangguan pada jaringan kabel  bawah tanah yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik, tidak langsung bisa tertangani.

Itu terjadi di gedung dua lantai yang diisi Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang aliran listriknya putus sejak Jumat ( 19/08) belum juga diperbaiki hingga ketika berkunjung ke kantor itu Selasa (23/08).

Putusnya aliran listrik akibat putusnya jaringan kabel bawah tanah tersebut, membuat pegawai pada dua dinas tersebut tak bisa bekerja.

Pantauan MR pada Selasa (23/08), suasana gedung dua lantai tersebut gelap gulita. Sejumlah pegawai terlihat berinisiatif  bekerja di aula Gedung Wibawa Mukti yang biasa dipakai sebagai tempat pertemuan.

Pejabat pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi , Asep Wahyu, ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tengah mengusahakan perbaikan jaringan kabel bawah tanah yang putus tersebut.

Ia mengatakan, anggaran pemeliharaan listrik satu gedung di Pemda hanya Rp30 juta per tahun. Sedangkan untuk perbaikan jaringan kabel yang putus itu butuh dana yang lebih daripada itu.

” Sebenarnya setiap tahun anggaran kami sudah mengajukan penambahan anggaran untuk pemeliharaan listrik untuk semua gedung di lingkungan Pemkab. Namun belum disetujui,” ujar Wahyu.

Sedangkan jaringan kabel listrik  bawah tanah di semua gedung perkantoran,  ungkap Wahyu, sejak belasan tahun belum pernah diperiksa atau diperbaiki karena tidak adanya anggaran untuk itu.

Karenanya, perbaikan terhadap jaringan kabel listrik bawah tanah yang putus di gedung perkantoran Dinas Sosial dan Dispora tersebut, sementara diupayakan dengan dana seadanya. (agus suzana / arl)