Mimbar-Rakyat.com (Beirut) – Upaya diplomat Amerika Serikat (AS) untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon selatan menemui jalan buntu, membuat wilayah tersebut berada di ambang perang besar-besaran.

Sejak pecahnya permusuhan pada 8 Oktober tahun lalu, kedua belah pihak telah mengintensifkan persiapan militer mereka, dan muncul laporan bahwa militer Israel telah mengizinkan rencana operasional untuk melakukan serangan di wilayah Lebanon.

Menurut Arab News, laporan yang dimuat oleh media yang berpihak pada Hizbullah menunjukkan bahwa kelompok Syiah yang kuat telah mempersiapkan diri secara ekstensif untuk potensi serangan Israel, berencana untuk melawan berbagai skenario militer dan menggagalkan serangan di tanah Lebanon.

Lebanon, yang sudah terbebani oleh perpecahan politik yang mendalam dan keruntuhan ekonomi, kini menghadapi momok konflik dahsyat yang dapat menghancurkan persatuan rapuhnya. Ketika solusi diplomatik gagal, prospek perang semakin besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan warga Lebanon dan komunitas internasional.

Rekaman terbaru yang dirilis oleh Hizbullah, menunjukkan pemandangan udara dari instalasi militer Israel yang ditangkap oleh pesawat tak berawak Hudhud (hoopoe), menggarisbawahi kemampuan hebat kelompok tersebut. Namun, gambaran mengenai Gaza, yang hancur akibat konflik berulang Hamas-Israel, menjadi peringatan keras akan potensi korban jiwa dan ekonomi akibat peperangan yang kembali terjadi.

Sejak 8 Oktober, perbatasan Lebanon-Israel hampir setiap hari menjadi saksi baku tembak antara Hizbullah dan sekutu kelompok militan Palestina serta militer Israel yang telah menyebabkan lebih dari 400 orang tewas di Lebanon.

Sebagian besar korban jiwa adalah pejuang dan komandan, namun mereka juga mencakup lebih dari 80 warga sipil dan non-kombatan. Di pihak Israel, 16 tentara dan 11 warga sipil telah tewas selama delapan bulan terakhir.

Dengan latar belakang yang tegang ini, tindakan Hizbullah tidak hanya berdampak pada Lebanon tetapi juga stabilitas regional, oleh karena itu kemampuannya untuk menghindari atau menangani konfrontasi militer langsung dengan Israel akan menjadi sangat penting dalam beberapa hari ke depan.

Pekan lalu pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah memperingatkan Siprus agar tidak mengizinkan militer Israel menggunakan bandaranya di pulau itu untuk mengebom Lebanon jika terjadi perang besar-besaran. Hal ini menciptakan krisis diplomatik karena Siprus dan Lebanon memiliki hubungan dekat dan bersejarah selama beberapa dekade, dengan pulau tersebut menampung ribuan warga Lebanon selama perang saudara di Lebanon pada tahun 1975-90.

Yang menambah perasaan akan terjadinya malapetaka adalah meningkatnya tanda-tanda kekhawatiran internasional. Beberapa kedutaan besar dan misi diplomatik di Lebanon telah mengeluarkan peringatan yang mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara tersebut, dengan alasan meningkatnya ketegangan dan risiko konflik yang lebih luas.

Keputusan Kuwait baru-baru ini untuk menyarankan agar perjalanan ke Lebanon tidak dilakukan mencerminkan tren kekhawatiran yang lebih luas di kalangan pemerintah asing.

Tanpa Presiden

Gejolak internal Lebanon semakin menekankan kerentanannya. Negara ini sudah hampir dua tahun tidak memiliki presiden, dan bergantung pada pemerintahan sementara yang tidak mampu mengambil keputusan penting di tengah merajalelanya korupsi dan keruntuhan ekonomi.

Lebih dari separuh penduduk Lebanon kini bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup, sementara sisanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, bahan bakar, dan listrik.

Beratnya kesulitan yang dihadapi Lebanon ditegaskan oleh perkembangan terkini di Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut. Laporan di surat kabar Telegraph Inggris menyatakan bahwa Hizbullah menggunakan bandara tersebut untuk menyelundupkan sejumlah besar persenjataan Iran, termasuk rudal jarak pendek – sebuah klaim yang berpotensi menjadikan fasilitas tersebut sebagai target serangan udara Israel.

Dukungan AS

Di Washington, pemerintahan Presiden Joe Biden dilaporkan telah meyakinkan para pejabat Israel akan dukungan AS yang tak tergoyahkan, dan berjanji untuk memberikan Israel semua bantuan keamanan yang diperlukan.

Komitmen ini muncul di tengah laporan meningkatnya gerakan militer, termasuk pengerahan kapal induk ke Mediterania Timur – sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai unjuk kekuatan dan kesiapan untuk mendukung Israel dalam konfrontasi militer apa pun.

Sementara Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, telah mengeluarkan peringatan keras agar Lebanon tidak terjerumus ke dalam kekacauan dan kehancuran seperti terjadi di Gaza. Ketakutan komunitas internasional sangat nyata, karena konflik lain di Lebanon dapat menimbulkan dampak kemanusiaan dan geopolitik yang akan berdampak di Timur Tengah dan sekitarnya.

Menurut Harith Slieman, seorang akademisi dan analis politik, Lebanon sebenarnya telah berada dalam keadaan perang sejak 8 Oktober. Ia yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang, Israel mungkin tidak akan melakukan invasi darat ke Lebanon, namun dapat meningkatkan permusuhan melalui serangan yang berkelanjutan, serangan udara, menargetkan infrastruktur yang akan menimbulkan kerusakan signifikan.

“Rudal yang ingin diluncurkan Israel lebih mahal dibandingkan fasilitas yang akan mereka hancurkan,” kata Slieman kepada Arab News, menolak gagasan “keseimbangan teror” yang dipertahankan oleh Hizbullah untuk mencegah perang.

“Pesawat tak berawak Hizbullah, seperti Hudhud, utamanya mengumpulkan informasi intelijen dibandingkan menimbulkan ancaman keamanan langsung terhadap Israel,” katanya.

Slieman juga menolak perbandingan antara konflik Israel pada era 1970an-80an dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan konflik yang terjadi saat ini dengan Hizbullah, dengan alasan bahwa konflik Israel dipandang sebagai ancaman nyata, sedangkan konflik Israel-Palestina berakar pada masalah keamanan.

Mengenai pengungsian hampir 60.000 penduduk Israel utara yang disebabkan oleh pertempuran lintas batas dengan Hizbullah, Slieman mengatakan ini adalah keputusan yang dipicu oleh ketakutan Israel akan serangan serupa dengan serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Dia percaya jika Israel mendorong Hizbullah ke utara Sungai Litani, Israel tidak akan mampu menghilangkan sepenuhnya ancaman terhadap keamanannya. Sebaliknya, menurutnya, strategi Israel bertujuan untuk memberikan tekanan militer terhadap Hizbullah untuk memaksakan negosiasi yang dapat merelokasi warganya kembali ke wilayah utara yang lebih aman, sebagai pengakuan diam-diam atas kehadiran Hizbullah yang mengakar di Lebanon selatan.

Meski begitu, Slieman memberikan gambaran suram mengenai pemerintahan Lebanon, dengan menggambarkannya dalam keadaan runtuh, dengan Hizbullah yang mempunyai pengaruh besar, Najib Mikati menjabat sebagai perdana menteri sementara, dan Nabih Berri, ketua parlemen, tetap terikat secara politik pada kelompok tersebut.

Ia mengatakan bahwa menangani permasalahan Hizbullah pada dasarnya adalah masalah politik internal, dan oleh karena itu hanya pemangku kepentingan di Lebanon yang dapat menyelesaikan ketegangan yang mendasarinya.

Pengamat politik mengatakan besarnya peran Hizbullah dalam politik Lebanon dan ambisi regionalnya yang lebih luas mempersulit upaya mencapai perdamaian abadi. Sejak perang tahun 2006 dengan Israel, kelompok ini telah memperkuat posisinya, menjadi pemain kunci dalam pemerintahan dalam negeri dan menjadi kekuatan yang tangguh dalam konflik regional seperti perang saudara di Suriah.

Charles Jabour, kepala sayap media dan komunikasi Partai Pasukan Lebanon, menyesalkan semakin dalamnya polarisasi dalam masyarakat Lebanon.

Sejak penarikan pasukan Suriah pada tahun 2005, negara tersebut berjuang untuk membentuk identitas nasional yang bersatu, dimana pengaruh Hizbullah sering dianggap memperburuk ketegangan sektarian.

“Perpecahan ini sangat mencolok,” kata Jabour kepada Arab News. “Upaya untuk memilih presiden berulang kali gagal, karena Hizbullah memaksakan agendanya sendiri secara independen dari negara.”

Tindakan dan aliansi Hizbullah juga mengundang pengawasan dan kecaman internasional. Penolakannya terhadap pengadilan internasional yang menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri Hariri pada tahun 2005, ditambah dengan tuduhan keterlibatan dalam kegiatan terlarang seperti penyelundupan narkoba dan pencucian uang, semakin mengisolasi Lebanon di panggung global.

Ancaman perang telah mendorong para pemimpin agama untuk segera mengadakan pertemuan guna mengatasi krisis yang semakin meningkat dan potensi dampaknya. Dari markas besar patriarkat Maronit, para pemimpin dari seluruh spektrum agama di Lebanon baru-baru ini menyerukan persatuan dan ketenangan.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Al-Hadath, Raghida Dergham, pendiri Beirut Institute, memperingatkan lintasan geopolitik Lebanon yang berbahaya, menyoroti keterkaitan dinasti regional.***(edy)