Tudingan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kini non aktif terkait pencalonannya kembali sebagai Gubernur DKI) mengundang reaksi dari berbagai pihak, khususnya umat muslim. Puncaknya terjadi Jumat, 4 November 2016, dimana jutaan umat Islam turun ke jalan, khususnya di seputar Istana Kepresidenan, di Jakarta.

Massa umumnya meminta Ahok diproses karena dinilai mencemarkan Al-Quran khususnya surat al Maidah 51. Ahok di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 itu antara lain (mengutip penjelasan MUI) menyatakan: ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait ucapan Ahok tersebut telah mengeluarkan fatwa bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan penistaan agama dan ulama. MUI meminta aparat penegak hukum proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas.

Sepertinya berkaitan dengan keputusan MUI itulah akhirnya masyarakat, khususnya umat Islam, melakukan unjuk rasa. Itu beralasan, karena penegak hukum tak kunjung bertindak, setidaknya belum. Sayangnya aksi unjuk rasa yang dijanjikan damai itu diwarnai kerusuhan. Ada pelemparan terhadap aparat, pembakaran mobil, dan lainnya. Pantas jika kejadian itu disesalkan tidak hanya oleh Kepolisian, tapi juga oleh Presiden Joko Widsodo.

Presiden Jokowi mengapresiasi aksi demonstrasi damai Jumat 4 November. Namun mengecam aksi kekerasan yang terjadi setelah aksi damai berakhir. Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11), menyampaikan pidato resminya usai rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan,

Antara lain Jokowi menyatakan, ……. “sebagai negara demokrasi kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini dengan cara-cara yang tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian bakda isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.”

Kita tak menyalahkan peserta aksi, tetapi kurangnya kewaspadaan membuat aksi tersebut disusupi provokator, pengacau. Hendaknya kemungkinan seperti itu disadari oleh semua peserta aksi, hingga bisa diantisipasi. Ingat, setiap ada unjuk rasa, apalagi sebesar aksi damai 4 November, selalu saja ada pembonceng yang ingin merusak kredibiltas pelaku aksi.

Berkaitan dengan unjuk rasa pencemaran al-Quran, agama, dan ulama, hendaknya pemerintah, apalagi aparat penegak hukumnya, juga cepat tanggap. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Sebab pembiaran akan bisa membuat masalah semakin ruwet, bak api dalam sekam.

Polisi harus cepat menindaklanjuti. Panggil Ahok segera. Jangan setelah terjadi unjuk rasa, setelah terjadi tindak kerusuhan, baru bertindak. Mudah-mudahan saja janji Polri melalui Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (5/11), benar-benar dilaksanakan, memanggil dan memeriksa Ahok, Senin (7/11).

Polri sudah selayaknya segera memproses Ahok, dan jika memang bersalah lanjutkan ke meja hijau. Namun jika Ahok ternyata tidak bersalah kita tak ingin Basuki Tjahaja Purnama dikorbankan. Jangan korbankan Ahok jika dia tidak bersalah.

Tetapi kita juga tidak ingin Polri dan penegak hukum lainnya, apalagi pemerintah melindungi Ahok. Kita tak ingin Presiden Jokowi mempertaruhkan namanya demi Ahok. Kita jelas tak akan rela Polri, serta penegak hukum secara keseluruhan dibuat “mandul” demi Ahok. Yang salah harus dihukum, yang benar harus dibela.***