MIMBAR-RAKYAT.com ( Jakarta) – Dengan terang benderang Presiden Jokowi mnginstruksikan kepada pimpinan penegak hukum KPK dan Polri untuk bekerja sama dan tidak terjadi gesekan. Abraham Samada dan Badrodin Haiti , kedua pertinggi itu dipanggil ke istana Bogor begitu terjadi penangkapan Bambang Widjoyanto.
Apa yang terjadi ?
Alih-alih mendinginkan suasana,Polri bahkan sibuk memproses laporan yang membidik pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandupraja, Zulkarnain dan terakhir Abraham Samad sendiri. Tentu saja semua dilalukan dengan dalih yang sah menurut hukum.
Tidak perlu orang cerdas untuk memahami, bahkan anak kecilpun tidak susah untuk melihat pelumpuhan KPK yang dilakukan Polri. Pembangkangam terhadap perintah Presiden ini mengundang pertanyaan, siapa sebenarnya di belakang kepolisian ini, sehingga dengan telanjang dada melawan perintah Presiden.
Tentu tidak perlu waktu lama untuk ambil kesimpulan bahwa Koalisi pendukung Presiden Jokowi sendiri yang punya keberanian ganda untuk melawan Presiden.
Sudah saatnya Presiden Joko Widodo diingatkan untuk kembali kepada janji sucinya di saat kampanye Pilpres dulu. Yakni memenuhi janji sucinya untuk tunduk sepenuhnya kepada rakyat dan konstitusi?
Presiden Jokowi seperti terbenam dalam pengaruh partai koalisi. Segala pengambilan keputusan selalu meminta pandangan partai Koalisi Indonesia Hebat. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, asalkan keputusan akhir tetap di tangan sang presiden.
Sebenarnya campur tangan KIH tak hanya sebatas itu saja. Pada saat Jokowi membentuk tim 9 untuk menyelamatkan KPK-Polri pun suara miring dari KIH juga santer terdengar. Belakangan KIH khususnya PDIP malah mendorong Jokowi melakukan reshuffle kabinet khususnya kepada sejumlah menteri yang dianggap beda haluan dengan banteng moncong putih.
Namun demikian memang persoalan Kapolri yang terus diangkat ke permukaan dan jadi bahan kritik paling tajam ke Jokowi. Kemudian dari kasus Budhi Gunawan teruis merembet kepada peluimpuhan KPK yang sejatinya bukan suatu kebetulan,
Melainkan hal sangat disengaja , karena ditengarai KPK mulai menjurus kepada hal-hal berbahaya. Kasus Persoalan pun merembet semakin dalam sampai lahir cicak buaya jilid III seperti sekarang ini. Situasi semakin memprihatinkan karena nasib KPK benar-benar sudah di ujung tanduk kehancuran. Sampai disini urusan pelantikan Kapolri menjadi tidak penting lagi. Karena sebenarnya target utamanya adalah pelumpuhan KPK dalam upaya melindungi urusan yang lebih besar. Sukses atau gagal pengorbitan Budhi Gunawan , tidak lagi enjadi persoalan. Kini pilihan mereka adalah tembak langsung. Kalau saja rencana Budhi Gunawan ini mulus, toh target utamanya memang KPK. Kini si Cicak sudahj diterkam buaya. Jokowi kemana ?
”Saya termasuk yang melihat KPK ini sedang dalam ancaman, ancaman pelumpuhan padahal kita semua butuh KPK,” kata Mahfud.
“KPK ini adalah anak kandung reformasi yang merupakan salah satu anak kandung yang paling berhasil di dalam melaksanakan tugas-tugas,” lanjut Mahfud usai bertemu dengan Komisioner KPK di Jalan Rasuna Said, Jaksel, Jumat (6/2/2015).
Di saat penyelamatan KPK mendesak dilakukan, kisruh KPK-Polri mendesak diselesaikan, Presiden Jokowi malah melawat ke luar negeri.
Semua rakyat hanya bisa berharap Presiden Jokowi mengambil langkah tegas pasca melawat ke sejumlah negara sepekan ini. Tak ada alasan lagi bagi Presiden Jokowi untuk terus terlena dalam belenggu kepentingan parpol pendukungnya. Dan membuktikan dirinya bukan petugas partai. (ais)
