BLUSUKAN atau kunjungan mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi diduga menghabiskan biaya tidak sedikit. Dana Rp 26,670 miliar diperkirakan akan dihabiskan orang nomor satu di Jakarta itu sepanjang 2013, khusus untuk blusukan. Perkiraan itu dilansir Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra). Dana ini berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013.
Jokowi atau Joko Widodo boleh saja menjawab dengan ucapan enteng tentang dugaan tersebut. Menyatakan itu tidak benar, atau dia dalam melakukan peninjauan ke lapanan cukup hanya dengan berjalan kaki, dan jawaban-jawaban lainnya. Tetapi karena apa yang diungkap Fitra merupakan masalah dana yang berkaitan dengan anggaran (APBD), harusnya Jokowi menanggapi dan memberi jawaban yang serius.
Bukan berarti orang paling berkuasa di Provinsi DKI Jakarta itu tidak boleh lagi melakukan blusukan. Yang diinginkan adalah, mantan Wali kota Solo (Jateng) tersebut transparan dalam menggunakan APBD. Tidak melakukan pemborosan. Apalagi selama ini sosok Jokowi sangat dikenal sebagai pemimpin yang sederhaba, pro rakyat, bersih dalam masalah dana.
Betul, kegiatan blusukan ala Jokowi merupakan satu metode mencari tahu tentang kondisi sesungguhnya di lapangan. Karena, itu sah-sah pula apabila untuk kepentingan tersebut dia menggunakan anggaran provinsi. Tetapi penggunaan anggaran tentunya harus jelas peruntukannya.
Jokowi, juga wakilnya Ahok, sewajarnya menanggapi serius kecurigaan yang ada. Beri penjelasan sebagaimana mestinya, lakukan pengecekan terhadap anggaran yang digunakan. Itu sekaligus bisa dimanfaatkan Jokowi dan Ahok untuk mengecek kinerja para stafnya. Mana tahu ada yang coba meraih keuntungan dengan memanfaatkan atau “bermain” di tengah program Gubernur DKI.
Jika benar program kerja turun ke lapangan untuk mencermati apa yang terjadi di tengah masyarakat, Jokowi harus jujur mengatakannya. Jangan sampai kegiatan turba itu disebutnya hanya sekadar menjadi acara jalan-jalan. Artinya, program blusukan harus benar-benar menjadi ajang untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan program mengatasinya.
Jokowi yang kini telah meraih simpati dari masyarakat, bahkan sampai-sampai digadang-gadangkan sosok paling pas menjadi presiden untuk periode berikutnya-mengatasi sederet calon lain-sewajarnya memberi contoh bagaimana harusnya mengurus rakyat. Itu artinya perhatian yang diberikan tidak sampai hanya pada blusukan, mengurusi Waduk Pluit, dan hal-hal semacamnya. Masalah Jakarta sangat banyak dan kompleks, termasuk “ranjau” yang bisa menjebak. Karena itu Jokowi harus kerja esktra dan jangan terlalu mudah percaya jika sudah bicara soal anggaran.***(SK)
