Tuesday, December 06, 2022
Home > Berita > Gelar Upacara Ruwatan, Masyarakat Sunda Tuntut Ketegasan PDI Perjuangan

Gelar Upacara Ruwatan, Masyarakat Sunda Tuntut Ketegasan PDI Perjuangan

Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Ratusan masyarakat Sunda menggelar aksi kebudayaan di halaman Gedung DPRD Kuningan, Rabu (26/1/2022). Aksi tersebut bersamaan dengan aksi budaya yang dilakukan oleh gabungan peserta aksi dari kabupaten/kota se-Jawa Barat di Senayan, DKI Jakarta.

Para peserta aksi terdiri dari beberapa paguyunan seni, tokoh budayawan Sunda diantaranya Sundawani Wirabuana, Lingas Kuningan, Parfis, Pammi, Padepokan Panglipur dan Dewan Kebudayaan Kuningan.

Sebelum audiensi mereka melakukan pagelaran budaya seni Sunda dengan upacara Ruwatan.

Nampak terlihat pertunjukan Kuda Renggong, seni kekebalan tubuh, pencak ibing tepak tilu oleh sesepuh silat Pandepokan Panglipur, Raden Mumuh (74 tahun) yang merupakan keturunan Raja Talaga Manggung.

Wakil Ketua Dewan Kebudayaan, Dodo Suwondo mengatakan meski Arteria Dahlan telah meminta maaf atas ucapannya yang mendiskreditkan suku Sunda.

“Kami yakin masih banyak kader PDIP yang lebih mumpuni dan memiliki keilmuan yang dibarengi adab santun daripada Arteria, ” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Sundawani Wirabuana Kuningan, Mara Stanzah menegaskan masyarakat Sunda diusik oleh pihak manapun, maka orang Sunda semuanya akan usik (bergerak).
“Masyarakat Sunda saat ini jelas tersakiti dan terusik oleh kelakuan Anggota DPR RI, Arteria Dahlan yang mempermasalahkan penuturan Bahasa Sunda. Maka hari ini kita bergerak tetap menuntut agar Ia diturunkan dan digantikan oleh kader lain yang lebih pantas, ” tegasnya.

Sementara saat menerima audiensi, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menjawab pertanyaan soal DPC PDI Perjuangan tidak memberikan tanggapan.

“Kenapa di DPC Kuningan tidak menyatakan sikap karena Kami mengikuti peryataan sikap Ketua DPD Jawa Barat, Ono Surono,” jelasnya.

Menurutnya DPC PDI Perjuangan Kuningan, juga seperti itu, namun apabila ingin ketegasan maka pihaknya akan menyampaikan aspirasi agar Arteria Dahlan agar menyatakan sikap untuk memberhentikan dan evaluasi Arteria Dahlan.

“Untuk sikap dewan seperti arteria dahlan, insya allah di Kabipaten Kuningan tidak akan terjadi, karena sudah ada perda tentang kebudayaan di Kabupaten, ” ujarnya.

Hadir mendampingi Nuzul, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Dede Sembada, Wakil Ketua DPRD, Dede Ismail, Ketua Fraksi PKS, Etik Widiati dan Fraksi PKB, Ghozali.

Sebelumnya pada Selasa (25/1) lalu, DPP PDIP Jawa Barat, melalui Ketua Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun telah menyatakan menolak rekomendasi DPD PDIP Jabar untuk memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Arteria Dahlan.
“Permintaan dari daerah ini wajar. Namun, partai memiliki ukuran dalam memberikan sanksi terhadap kadernya, ” kata Komarudin.
Permintaan maaf yang disampaikan Arteria Dahlan di DPP PDIP kepada masyarakat Sunda, menurutnya sudah merupakan bagian dari proses atas kesalahan yang dilakukannya. (Dien)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru