MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Aburizal Bakrie (ARB) kalah tapi tidak mau menyerah . Sosok yang sempat terpilih sebagai ketua umum Golkar lewat Munas di Bali secara eksplisit mengakui kekalahan atas kubu Agung Laksono vaksi dari Golkar yang sejak awal ingin merapat KIH, mendukung Jokowi-JK.
Namun demikian ARB masih akan meneruskan jalur hukum untuk memperoleh keadilan.
Menkum Ham akhirnya mengakui kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Ancol. Ical, nama lain ARB menyatakan pihaknya tetap melanjutkan gugatan yang baru diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat beberapa hari sebelum putusan Menkum HAM. Di pengadilan ini ARB berharap hakim mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali. Selain jalur itu, ARB juga bakal menempuh PTUN jika akhirnya Menkum HAM mengeluarkan SK mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.
Baca Juga: Kemenkum HAM Akui Golkar Munas Ancol
ARB Kalah Tapi Tidak Mau Menyerah. Langkah ARB ini dinilai sangat riskan. Sebab saat ini partai dihadapkan pada Pilkada serentak yang persiapannya harus segera dimulai April nanti. Apapun hasil dari kedua pengadilan yakni PN Jakarta Barat atau PTUN tidak akan mengejar tengat waktu untuk ikut serta Pilkada di sekian ratus daerah di Indonesia. Katakan kubu ARB menang dalam waktu secepatnya satu bulan dari Maret ini. Pasti kubu Agung tidak akan tinggal diam dan akan nmelakukan banding. Menungu hasil banding memerlukan waktu lama yang pasti akan ketinggalan kereta Pilkada. Belum kalau hasil bandingnya pun diangkat ke kasasi.
“Sementara kubu Agung menang, tapi sementara. Kalau nanti ada keputusan pengadilan atau PTUN menangkan kubu kami, tentu kami yang lakukan manajemen DPP,” kata Ical sebelum memimpin rapat harian DPP Golkar versinya di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (10/3/2015).
Katakan begitu. Kemenangan yang tidak membuahkan arti apa-apa. Kecuali kalau ARB berniat melepaskan kursi kepemimpinan daerah di sekian puluh propinsi dan kabuoaten serta walikota di Indonesia. Kecuali kalau ARB berniat melakukan politik Bumi Hangus. Tiji Tibeh , Mati Siji Mati Kabeh. Tspi mana ada berpolitik semacam itu.
ARB juga tak menggubris tawaran Agung Laksono yang akan mengakomodir pengurus hasil Munas Bali dalam pengusulan nama pengurus DPP Golkar yang akan diajukan ke Kemenkum HAM. Sesuai surat penjelasan Menkum HAM, Agung wajib mengikuti putusan Mahkamah Partai Golkar untuk segera membentuk kepengurusan yang selektif dan mewakili semua kubu.
Agung Laksono , begitu mendapat pengakuan Menkum HAM langsung melakukan konsolidasi. Langkahnya tidak revolusioner. Tak blak-blakan bakal membawa Golkar masuk KIH, toh di dalam istana sana sudah ada Jyusuf Kalla dan Luhut Pangaribuan, dedengkot Golkar yang mewakilinya. Pernyataan Agung hanya menegaskan Golkar tak lagi terikat KMP.
Yang dilakukan Agung adalah sowan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh Ketum Nasdem dan akan melanjutkan ke petinggi KIH lainnya.
“Menjalin persahabatan dengan semua partai, terutama pendukung pemerintah,” kata Agung di DPP Golkar Slipi, kemarin.
Ketua Wantim Golkar kubu ARB, Akbar Tandjung, kini terus menyuarakan pentingnya Munas bersama untuk menyudahi polemik perpecahan Golkar, meski suara itu semakin redup.
Agung tidak akan merotasi elite Golkra di DPR RI, juga belum berencana merombak pengurus DPD I dan DPD II Golkar. Kartu lisensi penuh -yakni pengakuan Menkum HAM- dalam pengajuan calon kepala daerah di Pilkada serentak nanti, merupakan daya tarik yang bakal membuat kader kubu ARB bakal loncat ke Agung.
“Otoritas menghadapi Pilkada ada di tangan kami,” kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso. Maka tak heran ketika kubu ARB mendatangkan 400 kader daerah di Jakarta 10/3 lalu diam-diam sebagian mereka datang ke DPP Golkar Slipi tempat vaksi Agung bersemayam.
Bila ARB tidak melihat fakta ini semua bisa jadi akan lahir sempalan baru dari Golkar, setelah Gerindra, Hanura, dan Nasdem. Itupun kalau masih ada sisa “energi” di kantong ARB. (ais)
