MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) Penentangan terhadap Pilkada melalui DPRD oleh tokoh inyelektual maupun pejabat publik seperti Ahok wk gubernur DKI, Ridwan Kamil, walikota Bandung, Isron Noor dan sejumlah tokoh lainnya adalah sangat rasional.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Frans Bapa Tokan MA mengatakan kepada Antara , penerapan demokrasi tidak langsung dalam bentuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD membutuhkan partai politik yang kredibel dan dipercaya rakyat.
“Selama ini kan hubungan masyarakat dengan partai politik hanya sekali dalam lima tahun. Ini riskan dan sangat menunjukkan eksistensi partai politik sombong, padahal rakyatlah yang berdaulat atas negeri dan perjalanan demokrasi bangsa ini,” katanya
Dia mengatakan, pola rekrutmen dan kaderisasi di tataran partai, baik tingkat pusat maupun daerah, masih jauh dari langkah legal demokratis sebagaimana yang diharapkan karena sifatnya masih dadakan.
Pendidikan kader, katanya, masih jauh dari sebuah keharusan yang baku, sehingga kader karbitan memenuhi seluruh lintasan dan titik kuasa jejaring politik saat ini.
Rekrutmen kader, kata alumnus FISIP UGM Yogyakarta itu, hanya terjadi pada saat tertentu, seperti saat pemenuhan personel pada daftar calon legislatif di setiap pelaksanaan pemilihan legislatif yang dilakukan secara periodik lima tahunan
Menurut dia pola demokrasi seperti ini masih sangat sulit dicapai karena wajah partai politik Indonesia saat ini masih sangat “muram” dan belum menjadi wadah pendidikan demokrasi yang sebenarnya.
Dalam kondisi itu, ujar dia, maka bukan tidak mungkin akan lahir sejumlah kader partai instan, yang kesulitan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan konstituennya, serta masyarakat pada umumnya, terkait sejumlah perjuangan kebijakan di tataran kelembagaan.
“Nah kalau begini, bagaimana masyarakat bisa memberikan hak demokrasinya untuk diwakili kader yang belum tentu kualitas perjuangan kerakyatannya,” katanya.
Menurut dia, pengalihan penerapan demokrasi menjadi tidak langsung boleh dilakukan sepanjang partai politik sebagai wadah penjaring, pendidik dan penghasil kader membenahi diri dalam semua aspeknya, termasuk terkait rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan politik, agar muncul kader mumpuni yang berjuang untuk kepentingan masyarakat.
Dalam konteks pembenahan, ujar Frans, partai politik harus bisa mengubah dan memperbaiki hubungan antarlembaga dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dewan Pimpinan Pusat, diharap bisa melakukan pembenahan hubungan antarlembaga di pusat (legisltaif, eksekutif dan yudikatif), dan selanjutnya di tingkat daerah, pembenahan hubungan partai dengan masyarakat akar rumput.
Karena itu, dia berharap, pengalihan sistem demokrasi rakyat menjadi demokrasi tidak langsung harus dipersiapkan secara baik sebelumnya karena hal tersebut potensial membunuh demokrasi itu sendiri. (ais)
