MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112,548 juta. Menkeu Sri Mulyani menanggapi kehebohan di masyarakat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, gaji Ketua BPIP hanya Rp 5 juta per bulan. Selain itu dia juga menerima tunjangan Rp 13 juta.
Angka ini menurut Sri Mulyani, lebih kecil dibandingkan tunjangan pejabat dari lembaga lainnya. “Tunjangan jabatan sebesar Rp 13 juta itu lebih kecil dibandingkan lembaga lain,” kata Sri di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/5).
Selain itu, juga dalam bentuk dana lain untuk keperluan berbagai kegiatan BPIP, seperti biaya transportasi, pertemuan, komunikasi, dan lain-lain. Selain itu juga asuransi kesehatan dan asuransi jiwa masing-masing sebesar Rp 5 juta.
“BPIP termasuk paling kecil. Karena lembaga lain, eksekutif, legislatif, yudikatif, bervariasi paling kecil Rp 13 juta sampai puluhan juga. Kalau legislatif kan aktivitas lain,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan presiden (Perpres 42/2018 yang mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dalam perpres nomor 42 tahun 2018, Ketua Dewan Pengarah BPIP, yakni Megawati Soekarnoputri memperoleh gaji Rp 112,548 juta. Sedangkan anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100,811 juta. Mereka adalah Said Aqil Siradj, Try Sutrisno, Ma’ruf Amin, Ahmad Syafii Ma’arif, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Yudi Latif yang menjabat sebagai kepala BPIP, menurut perpres 42/ 2018 mendapat gaji Rp 76,5 juta. BPIP merupakan organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BPIP yang direvitalisasi fungsi dan tugasnya pada 28 Februari 2018 sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian, badan ini juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan serta pelatihan.
KOMENTAR
Dulu Pancasila dibuat founding father, yang saat itu beliau-beliau menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa berharap menerima imbalan, atau digaji dari negara.
Demikian dikatakan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, Selasa (29/5).
Menurut dia, zaman sekarang di masa pemerintahan Jokowi, Pancasila seperti sebagai komoditas. Dimana setelah terbentuk BPIP (Badan Pembinaan Idelogi Pancasila) pengurusnya harus mendapat intensif dari negara.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku tidak terkejut dan wajar menanggapi polemik gaji yang diterima Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112 juta. Zulhas bernada memberi pembelaan soal gaji Mega itu.
“Mbak Mega itu tokoh kita, Pak Try Sutrisno, Prof Mahfud MD, orang yang sudah teruji,” katanya usai gelar buka puasa bersama Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Acara itu setelah menghadiri bukber dengan Presiden Jokowi di kediaman Ketua DPR Bambang Soesaryo, di Widya Candra.
Zulhas tidak mempermasalahkan gaji fantastis yang diterima seorang pejabat. Pengurus BPIP itu bekerja ikhlas mengabdi. “Nggak boleh ada prasangka buruk karena itu kan bukan gaji. Enggak ada gaji, itu biaya operasional,” ungkapnya.
“Saya lebih besar juga, Rp 150 juta, tapi itu untuk bayar operasional. Jadi prasangka baiklah dengan tokoh kita,” ujarnya.
Berdasarkan Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP, gaji Ketua Umum PDIP itu mengalahkan presiden yang sebesar Rp 62.740.030 dan wakil presiden sebesar Rp 42.160.000. (i/dir)
