Mimbar-Rakyat.com (Naypyitaw) – Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengutuk ‘semua pelanggaran hak asasi manusia’. Demikian dikatakannya dalam komentar pertamanya tentang krisis Rohingya.
Aung San Suu Kyi, yang posisi resminya adalah penasihat negara, mengatakan bahwa dia merasa ikut terbelenggu atas penderitaan “semua orang” yang terjebak dalam konflik yang menghanguskan negara Rakhine. Demikian dilaporkan oleh Al Jazeera.
Dalam komentar pertamanya mengenai krisis tersebut sejak kekerasan terakhir dimulai bulan lalu, pemimpin Myanmar itu mengatakan bahwa dia ‘khawatir’ dengan Muslim yang melarikan diri ke Bangladesh.
Suu Kyi adalah penasehat negara Myanmar, sedangkan Presiden Myanmar adalah U Htin Kyaw, teman masa kecil Suu Kyi dan loyalis Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) partai yang dipimpin Suu Kyi.
“Kami prihatin mendengar jumlah umat Muslim yang melarikan diri ke Bangladesh,” katanya dalam sebuah pidato di televisi, Selasa (19/9). Myanmar, katanya, mengecam “pelanggaran hak asasi manusia” yang mungkin telah memperburuk krisis.
Peraih Nobel Perdamaian tersebut mendapat kecaman karena lebih dari 410.000 orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke Bangladesh, melarikan diri dari apa yang telah digambarkan oleh PBB sebagai “pembersihan etnis”.
Pada hari Senin, para pemimpin dari Inggris, AS, Prancis, Kanada dan Australia telah mendesak Aung San Suu Kyi untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.
Dalam pidatonya, Aung San Suu Kyi mengatakan “bukan niat pemerintah Myanmar membagi, menyalahkan atau mengecilkan tanggung jawabnya”. Myanmar, menurut dia, tidak takut “pengawasan internasional” atas krisis Rohingya.
Dia mengundang pengamat dari luar untuk mengunjungi Rakhine dan melihat masalahnya secara langsung.
“Pasukan keamanan telah diperintahkan mematuhi secara ketat kode etik dalam menjalankan operasi keamanan, untuk melaksanakan semua pengekangan dan tindakan penuh untuk menghindari kerusakan agunan dan kerugian warga sipil yang tidak bersalah,” katanya.
Aung San Suu Kyi sendiri sebenarnya tidak memiliki kendali atas militer, dia telah dikritik karena diamnya tentang kekerasan di Rakhine.
“Pelanggaran hak asasi manusia dan semua tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan dan melemahkan peraturan undang-undang akan ditangani dengan norma keadilan yang ketat,” katanya.
Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa negaranya siap “setiap saat” untuk memverifikasi status Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan dalam bulan terakhir untuk membantu kembalinya mereka yang memenuhi syarat untuk pemukiman kembali.
“Kami siap memulai proses verifikasi setiap saat,” katanya merujuk pada mereka yang telah melarikan diri dari eksodus yang belum pernah terjadi sebelumnya, ke Bangladesh, tanpa menjamin kembalinya untuk semua pengungsi.
Tidak segera diketahui berapa jumlah dari 410.000 Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar akan memenuhi syarat untuk kembali.
WArtawan Al Jazeera Scott Heidler, yang menghadiri pidato Suu Kyi di Naypyidaw, mengatakan, Suu Kyi “mengungkapkan niat baik” untuk bersumpah untuk mengembalikan warga Myanmar dari Bangladesh.
Namun dia menambahkan bahwa “mayoritas orang Rohingya tidak diperlakukan sebagai warga negara di Myanmar dan tidak memiliki dokumentasi yang tepat untuk memulai. “Untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari desa tertentu akan menjadi tugas yang monumental,” lapor Scott.
Sementara Tanvir Chowdury dari Al Jazeera, melaporkan dari Cox’s Bazar, Bangladesh telah memulai proses pendaftaran biometrik untuk pengungsi Rohingya.
Berbicara kepada Al Jazeera dari Bangkok, James Gomez, direktur regional Amnesty International untuk Asia Tenggara, mengecam apa yang dia sebut “diam pada penderitaan dan penderitaan Rohingya” yang dilaakukanm Aung San Suu Kyi.
“Hampir mendekati bahwa dia melindungi militer,” kata Gomez, menambahkan: “Apa peran militer jika dia mengatakan bahwa tidak ada serangan sejak 5 September di negara bagian Rakhine, lalu mengapa pembakaran terjadi?
“Masalah ranjau darat di perbatasan, kejadian penghilangan anak laki-laki dan laki-laki Dapatkah kita meminta pertanggungjawaban militer? Apakah akan ada impunitas?”***(janet)
