Haji 2021, Kemenag Tetap Siapkan Tiga Skenario
Mimbar-Rakyat.com (Lombok) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tetap menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1442H/2021M. Skenario ini pernah pula disiapkan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.
Skenario disiapkan kerena pandemi Covid-19 masih melanda dunia, termasuk Indonesia. Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar, saat menjadi narasumber dalam Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M angkatan ke VI yang digelar Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Lombok.
Skenario pertama yang akan dilakukan adalah calon jemaah haji tetap akan diberangkatkan dengan kuota penuh. "Ini akan dilakukan dengan catatan apabila covid-19 selesai, atau sudah ditemukan vaksin covid-19," kata Nizar, seperti dikutip mimbar-rayat.com dari kemenag.go.id.
Skenario kedua adalah pembatasan kuota jemaah haji. "Pembatasan kuota ini bisa 30%, 40%, bahkan sampai 50%. Sesuai dengan protokol kesehatan," ungkap Nizar yang pernah menjabat sebagai Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag.
Skenario ketiga adalah pemberangkatan jemaah haji ditunda lagi jika Pemerintah Arab Saudi menutup akses layanan penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam acara yang digelar Jumat (27/11) tu, Nizar menyampaikan, pada musim haji 2020 lalu pemerintah Indonesia mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jemaah di masa pandemi.
Hadir pula sebagai narasumber anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB Nanang Samodra, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB Zaidi Abdad, dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB Eka Muftati'ah.
Acara diikuti 100 peserta, mulai Kepala KanKemenag Kab/Kota Se-NTB, Kepala Seksi PHU Kab/Kota Se-NTB, Staf PHU, Penyuluh, Toga/Toma, UPT Asrama Haji Lombok, PPIU, KBIHU, hingga Kepala Desa ini membahas berbagai topik tentang perhajian, seperti kuota jemaah, pelimpahan porsi, pembiayaan, BPKH, penyandang disabilitas, KBIHU, dokumen perjalanan, dampak pandemi covid-19, pembatalan perjalanan haji, biaya kesehatan, serta penyelenggaraan umrah.***(edy)
Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M angkatan ke VI yang digelar Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Lombok, Jumat (27/11). (Foto: kemenag.go.id)
Mimbar-Rakyat.com (Lombok) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tetap menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1442H/2021M. Skenario ini pernah pula disiapkan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.
Skenario disiapkan kerena pandemi Covid-19 masih melanda dunia, termasuk Indonesia. Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar, saat menjadi narasumber dalam Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M angkatan ke VI yang digelar Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Lombok.
Skenario pertama yang akan dilakukan adalah calon jemaah haji tetap akan diberangkatkan dengan kuota penuh. “Ini akan dilakukan dengan catatan apabila covid-19 selesai, atau sudah ditemukan vaksin covid-19,” kata Nizar, seperti dikutip mimbar-rayat.com dari kemenag.go.id.
Skenario kedua adalah pembatasan kuota jemaah haji. “Pembatasan kuota ini bisa 30%, 40%, bahkan sampai 50%. Sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkap Nizar yang pernah menjabat sebagai Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag.
Skenario ketiga adalah pemberangkatan jemaah haji ditunda lagi jika Pemerintah Arab Saudi menutup akses layanan penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam acara yang digelar Jumat (27/11) tu, Nizar menyampaikan, pada musim haji 2020 lalu pemerintah Indonesia mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jemaah di masa pandemi.
Hadir pula sebagai narasumber anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB Nanang Samodra, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB Zaidi Abdad, dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB Eka Muftati’ah.
Acara diikuti 100 peserta, mulai Kepala KanKemenag Kab/Kota Se-NTB, Kepala Seksi PHU Kab/Kota Se-NTB, Staf PHU, Penyuluh, Toga/Toma, UPT Asrama Haji Lombok, PPIU, KBIHU, hingga Kepala Desa ini membahas berbagai topik tentang perhajian, seperti kuota jemaah, pelimpahan porsi, pembiayaan, BPKH, penyandang disabilitas, KBIHU, dokumen perjalanan, dampak pandemi covid-19, pembatalan perjalanan haji, biaya kesehatan, serta penyelenggaraan umrah.***(edy)
Haji 2021Kemenag Tetap Siapkan Tiga Skenario
