Friday, September 25, 2020
Home > Nasional > Opsi Kedua Menang : Pilkada Kembali Ke Orde Baru

Opsi Kedua Menang : Pilkada Kembali Ke Orde Baru

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat dinihari 26/9/2014.

Sesuai komitmen, para walikota, bupati di forum Asosiasi Pemerimtah Kota Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia akan menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Dia pun berharap ini bisa berhasil. “Semoga Tuhan bersama kita,” ujar Ridwan, Walikota Bandung mengomentari hasil voting.

“Demokrasi negeri ini mengalami kemunduran. Anak cucu anda, kita semua, tidak bisa lagi memilih langsung pemimpin daerahnya,” katanya, Jumat dini hari di akun twiternya, 26 September 2014

Dua Opsi

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam koalisi Indonesia Hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara. Pilkada semacam ini berarti kembali seperti pemiliha kelapa daerah pada era orde Baru yang tidak memberikan hak kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.

Pimpinan rapat paripurna menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung dan opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. Ini menyebabkan Fraksi Demokrat melakukan walk out, karena tuntutan opsinya, yakni pilihan langsung dengan perbaikan 10 syarat diabaikan.

Dalam ruangan rapat paripurna masih ada enam anggota Fraksi Partai Demokrat yang bertahan, dan mereka memilih opsi pertama, pilkada secara langsung. . “Kami walkout karena memang opsi kami tidak diakomodir. Kami walkout, tidak ke kiri atau ke kanan,” kata anggota fraksi Demokrat Max Sopacua.

Anggota Fraksi Partai Hanura, Miriam S Haryani, jengkel dengan sikap fraksi Partai Demokrat selama lobi RUU Pilkada berlangsung. “Di sana (ruang lobi) mereka banci,” ujar Yani seusai lobi saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan.

Voting Terbuka

Mekanisme voting dilakukan secara terbuka per fraksi, yakni dengan berdiri untuk menunjukkan persetujuan terhadap opsi yang dipilihnya.

Priyo Budi Santoso yang berasal dari Fraksi Partai Golkar memulai voting dengan meminta kepada anggota Fraksi Partai Golkar untuk menunjukkan pilihannya.

“Anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi pertama yakni pilkada secara langsung silakan berdiri,” katanya.

Sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Golkar langsung berdiri. Priyo pun menjadi kaget karena sejumlah politisi senior Partai Golkar tampak berdiri.

Kemudian, anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi dua yakni dikembalikan kepada DPRD sebanyak 73 anggota.

Selanjutnya, Priyo meminta kepada anggota Fraksi PDI perjuangan yang memilih opsi pertama. Ketika dihitung ulang Priyo menyebut jumlahnya 88.

Selanjutnya, anggota dari tiga fraksi seluruhnya memilih opsi kedua, yakni Fraksi PKS 55 anggota, Fraksi PAN 44 anggota, dan Fraksi PPP 32 anggota.

Selanjutnya, sebanyak 20 anggota Fraksi PKB memilih opsi pertama, sebanyak 22 anggota Fraksi Gerindra memilih opsi kedua, dan 10 anggota Fraksi Hanura memilih opsi pertama.

Dalam ruangan rapat paripurna masih ada enam anggota Fraksi Partai Demokrat yang bertahan, dan mereka memilih opsi pertama.

Ketika petugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan sejumlah anggota yang menjadi saksi selesai menghitung, waktu sudah menunjukkan pukul 01.40 WIB.

Walk Out

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika meminta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak sakit hati lantaran fraksi partainya memilih keluar alias ‘walk out’ dalam rapat paripurna Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasek, ‘walk out’ adalah hak dari masing-masing fraksi.

Pasek balik menyindir PDIP tentang sikap mereka yang pernah beberapa kali ‘walk out’ dalam rapat paripurna sebelumnya. “Kami partai baru, layak kalau meniru seniornya (PDIP). Agar PDIP tahu sakitnya ditinggal (walk out) saat Paripurna,” kata Pasek disambut tepuk tangan dan tawa peserta sidang Paripurna.

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat ingin pemilihan umum gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pemilihan wali kota dan bupati dilakukan langsung oleh rakyat. “Itu sesuai aturan hukum ketatanegaraan yang benar,” kata dia. (Ais)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru