Wednesday, November 25, 2020
Home > Nasional > Mercy Yang Kontroversi: Terlalu Mewah dan Bisa Jadi Jebakan

Mercy Yang Kontroversi: Terlalu Mewah dan Bisa Jadi Jebakan

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, Mercedes-Benz terlalu mewah dijadikan kendaraan operasional menteri. Pengadaan mobil mewah itu bahkan bisa  dianggap upaya untuk melemahkan Jokowi yang selama ini dikenal akan kesederhanaannya.

Apabila pengadaan tak terendus media, ini akan menjadi pukulan telak bagi semangat kesederhanaan Jokowi pada awal pemerintahannya, kata Sugiharto , peneliti dari Indonesian Budget Centre (IBC)

 Mercy adalah mobil prestisius yang sangat bergengsi dan tidak tepat disebut mobil operasi,” kata Bambang,  Selasa (9/9/2014).

Menurut Bambang, kehormatan suatu jabatan tidak ditentukan oleh apa mobil dinas yang digunakan pejabat.

“Pejabat yang menerima pemberian fasilitas yang berlebihan adalah penistaan atas akal sehat,” kata Bambang.

Bambang berharap, pemerintahan selanjutnya memahami makna kehormatan dan jabatan yang diembannya semata untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, kata Bambang, sebaiknya penggunaan fasilitas mewah oleh petinggi negara dialihkan untuk kepentingan masyarakat.

Unsur Politis

“Saya melihat ada unsur politis. Sangat terasa sebagai upaya melemahkan pemerintahan baru melalui mobil karena pemerintahan Jokowi selama ini dikenal sederhana. Kalau pengadaan ini muncul belakangan dan akhirnya terungkap di media, ini akan jadi pukulan dan ‘jebakan’ bagi Jokowi,” kata Sugiharto,  Rabu (10/9/2014) pagi.

Menurut dia, pengadaan mobil menteri sebenarnya bisa saja dibatalkan meski sudah dianggarkan dalam APBN-P 2014. Pemerintahan selanjutnya bisa menggunakan mobil menteri yang sudah ada saat ini. Kecuali kalau sudah ada kontrak dengan pihak luar.

 

Mensesneg Sudi Silalahi selalu menggunakan alasan bahwa pengadaan mobil dinas perlu dilakukan karena sudah dianggarkan dan sudah disetujui parlemen. Kalaupun sudah lelang, bisa dibatalkan dan ini diizinkan undang-undang, kecuali kalau sudah kontrak,” ujar  Sugiharto.

“Dikonversi saja fasilitas yang berlebihan menjadi program strategis untuk kepentingan kemaslahatan rakyat miskin,” ujar Bambang.

Sebelumnya diberitakan, jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK serta mantan presiden dan wakil presiden akan mendapatkan mobil dinas baru Marcedes-Benz sebagai kendaraan operasional. Pengadaan mobil tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintahan SBY telah melakukan pengadaan mobil dinas menteri untuk pemerintahan berikutnya melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pemenang lelang sudah ditetapkan, yakni Mercedes-Benz, dengan nilai tender Rp 91,94 miliar

Menanggapi hal ini, Jokowi memilih tetap menggunakan mobil dinas yang sebelumnya digunakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk efisiensi anggaran. Ia ingin pejabat publik beretos kerja yang tinggi tanpa harus disertai fasilitas berlebihan. (Ais)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru