Diantara sedikit pejabat dan mantan pejabat yang dinilai bersih di bumi Nusantara ini, mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10, Jusuf Kalla, termasuk diantaranya. Pengusaha kelahiran 15 Mei 1942 di Watammpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini, selalu dikenal bersih dan berhasil dimana pun dia dipercaya duduk sebagai pemimpin, baik di pemerintahan, di partai, maupun dalam organisasi kemasyarakatan.
Drs H Muhammad Jusuf Kala, akrab dengan nama Jusuf Kalla atau dengan sebutan JK saja, pernah dipercaya di berbagai posisi. Selain sebagai Wakil Presiden periode 2004-2009 ketika kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono periode pertama, sebelumnya JK juga dipercaya menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) periode 2001-2004 ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden.
Putra ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah-pengusaha keturunan Bugis dengan bendera usaha Kalla Grup–juga pernah dipercaya sebagai Menteri Perdagangan di era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).
Di partai, tokoh Makassar yang akrab disapa dengan panggilan Daeng Ucu, juga pernah menempati puncuk pimpinan tertinggi di Partai Golkar periode 2004-2009. Partai itu pula yang pernah mencalonkan JK, berpasaangan dengan Wiranto (Hanura), maju sebagai calon Presiden untuk periode 2009-2014.
Suami dari seorang wanita berdarah Minangkabau (Sumatera Barat), Mufidah Miad Saad, ini tidak pernah kekurangan jabatan. Kalah bersaing di pemilihan presiden tidak mambuat ayah dari seorang putra dan empat putri ini “menganggur”. JK dipercaya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sejak 2009 hingga sekarang.
Pengalaman berorganiasi sejak remaja, kemudiaan tempaan dari orangtua, membuat lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967) dan The European Intitute of Business Administration, Perancis (1977), sukses dalam usaha. Itu dia buktikan ketika 1968 dipercaya menjadi CEO NV Hadji Kalla.
Menurut data yang dipublikasikan Wikipedia, situs berisi ensiklopedia, di bawah kepemimpinan JK, bisnis keluarga yang meliputi kelompok perusahaan di berbagai bidang industri berkembang pesat dari sekadar ekspor-impor meluas kebidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.
Bagi JK, setiap diserahi tugas harus bermakna. Karena itu tak jarang keputusan atau kebijakan yang diputuskan atau didukungnya–dikala menduduki posisi Wakil Presiden–terkandang terkesan “kontroversial” yang mendapat reaksi dari masyarakat, seperti konvensi dari minyak tanah pada gas, keputusasan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dan lainnya. Namun setelah itu, kebijakan tersebut diterima khalayak, seperti penggunaan gas untuk rumah tangga.
Bagi JK mengabdi tidak harus didukung jabatan di pemerintahan. Nyatanya ketika tidak lagi memiliki kekuasaan, dia memiliki andil besar saat Pulau Komodo di NTT ditetapkan menjadi salah satu dari tujuh keajaiban alam dunia atau New7 Wonders of Nature pada tahun 2012. JK menjadi orang paling berjasa, hingga akhirnya ditetapkan sebagai Duta Komodo.
Di partai pun dia tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Bagi dia partai harus besar dengan cara-cara yang bersih, tidak boleh dijadikan sebagai tempat berlindung bagi para koruptor, atau dikuasai untuk kepentingan pribadi. Itu diakui, antara lain oleh Ketua DPP Partai Golkar (PG) Yorrys Raweyai yang menilai Golkar di bawah kepemimpinan JK sangat solid.
JK pantas disebut sebagi pimpinan panutan. Dia tidak pernah capai berbakti pada negeri. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia 2012-2017 yang pada tahun 2011 menerima penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makasar, selalu terbuka memberikan pandangan demi kemajuan bangsa dan Negara.
Saat ini, misalnya, ketika para tokoh politik berebut menentang keputusan Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg, setelah ada sinyal dari Presiden SBY untuk meminta Pertamina mengkaji ulang keputusan itu, JK justru mendukung kebijakan Pertamina. Bagi dia, penyelamatan Pertamina dari “kebangkrutan” harus diutamakan.
Jusuf Kalla tidak mengenal batas hingga kapan seseorang harus membaktikan diri bagi kepentingan bangsa dan Negara. Karena itu dia tidak segan mengkritik, termasuk terhadap pimpinan Partai Golkar sekarang, serta terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
JK, baru-baru ini kepada pers bahkan menegaskan, tidak akan membiarkan Indonesia makin terpuruk akibat krisis kepemimpinan. Karena itu dia tidak menampik bila ada partai politik yang berniat mengusungnya menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 2014.
Dia tidak mempersoalkan kendaraan politik yang akan mengusungnya, seperti PKB yang sudah menyatakan JK salah satu tokoh yang bakal diusung sebagai calon presiden 2014. “Ini bukan soal kendaraan (politik) sebenarnya. Ini soal bangsa. Apakah akan dilihat, dibiarkan saja dengan kepemimpinan yang seperti itu,” tutur JK.***Janet (kumpulankawanlama@yahoo.com)
