MIMBAR-RAKYAT.com (Ambon) – Di Maluku dari dulu jumlah kapal palaku illegal fishing memang yang paling banyak dan ini dimungkinkan lantaran adanya oknum aparat pada berbagai instansi terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman secara bersamaan 81 kapal ikan ilegal, yang merupakan barang bukti kapal asing pelaku illegal fishing pada perairan di seluruh Indonesia, yang dikomandoinya dari Negeri Morela, Pulau Ambon, Sabtu (1/4).
“Mafia merekrut dan bekerja sama dengan oknum-oknum aparat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Angkatan Laut, semua pasti ada, ” ujar Menteri Susi yang juga bertindak selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgasc115).
Menurut Menteri Susi, dulu illegal fishing berpuluh tahun di Indonesia bisa jalan karena ada oknum-oknum. Bukan dari angkatannya, bukan juga departemennya. Lebih ke soal oknumnya.
“Jadi ada oknum di kelautan, oknum di dinas, oknum di kepolisian, oknum di angkatan laut. Di semua lini mereka (mafia) coba rekrut. Ini yang tidak boleh lagi, kita harus bersuara satu. Info yang terbaru kan harus didapat dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak perduli ya susah. Kita dari Jakarta matanya jauh. Masyarakat setempat yang harus mengamati, menganalisa, melaporkan,” harapnya.
Menurut Menteri Susi, semua sama. Semua kegiatan kriminal itu mencari keuntangan sebanyak-banyaknya, lakukan kegiatan illegal untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.
“Inilah tugas semua penegak hukum di sini, Angkatat Laut, Kejaksaan, Pol Air, KKP, Bakamla, harus bekerja sama-sama. Ya, oknum-oknum kadang-kadang ada, kita juga tidak pungkiri. Mungkin selama ini perhatian pemerintah masih belum cukup kepada PNS-nya, prajuritnya. Ini juga pekerjaan rumah kita,” ujarnya.
Dia mengingatkan, jika ikan kita dicuri, negara juga tidak mendapat pendapatan, tidak bisa menaikan gaji kepada pegawai negri sipilnya dan aparat.
“Ini semua seperti mana telur mana ayam, tapi saya melihat di sini membuktikan bagaimana solid dan kompaknya KKP, TNI-AD, TNI-AL, Kejaksaannya, Pol Air, harus sama-sama. Dan kita bangga, negara masih punya harga diri, masih punya kedaulatan, ” tandasnya.
Dia juga mengingatkan, sampai sekarang masih ada potensi pencurian ikan di Maluku. “Kemarin, rumpon-rumpon yang ditanam di lautan Seram, ternyata milik orang Philipina. Dan mereka masih memberikan info kepada kapal-kapal yang datang mengambil ikan di rumpon-rumpon tersebut. Nah ini yang kita masih terus bekerja dengam Lantamal Ambon, bersama PSIKP Indonesia Timur, Polair dan semua bekerja sama-sama, ” ujarnya.
Dia katakan, sudah tidak boleh lagi lautan jadi milik orang asing, karena Presiden Jokowi sudah membuat Perpres No 44: penangkapan ikan milik dalam Negeri, pengolahan ikan kita buka selebar-lebarnya.
“Kasih masuk, membeli dan mengolah. Tetapi yang menangkap ikan, orang Indonesia. Jadi ini kesempatan untuk orang Maluku, ” tegasnya.
Para nelayan Maluku, menurut Menteri Susi juga sudah diasuransikan. Jadi kalau kecelakaan di laut, dan kecelakaan di darat dapat santunan dari pemerintah.
“Jadi pemerintah komitmennya sangat serius. Saya pikir Maluku memulai sesuatu yang lebih baik ke depan. Ikan yang mungkin akan lebih banyak dinikmati oleh orang-orang Maluku, ” katanya. (sp/arl)
