MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan membicarakan dengan Presiden Joko Widodo tentang keberadaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah, kendati sudah dibicarakan sejak pemerintahan SBY enam tahun silam.
“Saya akan membicarakan hal ini dengan Presiden Joko Widodo karena Maluku memang potensi besar pemasok ikan nasional. Kalau sekarang perairan Maluku memasok ikan 12 juta ton per tahun maka harus naik menjadi 15 juta ton per tahun, seperti yang terjadi pada tahun 2000-an,” kata Menteri Susi dalam seminar nasional menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2017 Maluku, di Hotel Borobur Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Wakil Guber nur Maluku Zeth Sahuburua yang juga tampil sebagai pembicara dalam seminar sesi kedua dengan tema “Pengembangan SDM bagi sektor perikanan dan kelautan di Maluku”, mengimbau Menteri Susi untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasonal (LIN).
Sahuburua menjelaskan sejak kemunculan wacana LIN di Maluku pada 2010 pada pemerintahan SBY, hingga kini tidak ada pergerakan ke arah realisasi wacana itu.
“Semoga Lumbung Ikan Nasional (LIN) membawa kesejahteraan untuk nasional dan Maluku,” harap Sahuburua.
Menteri KKP Susi Puji Pudjiastuti pun menanggapi keinginan tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun Papua dan Maluku menjadi pusat maritim untuk sektor perikanan.
“Kita siap gelontorkan anggaran 300-400 miliar khusus untuk Maluku pada 2017. Ada juga 250 kapal. Diharapkan tahun ini kita memproduksi kapal-kapal besar. Pembangunan kapal-kapal besar ini targetnya ekspor,” tegas Susi.
“Saya akan ngomong dengan Pak Presiden soal Lumbung Ikan Nasional (LIN). Kita ingin ekspor ikan langsung dari Maluku,” janjinya.
Untuk itu, sangat diperlukan kebijakan pemberantasan IUU Fishing. Dampak langsung kebijakan pemberantasan IUU Fishing yang dilakukan secara otomatis mengurangi 30-35% eksploitasi perikanan RI. Disandingkan dengan data independen NOAA dan Satelit Google, hasil yang sama juga dikonfirmasi.
Menteri memperhitungkan, sebagai dampaknya pada 2035 bila tanpa kebijakan pemberantasan IUU Fishing dari KKP, 81% biomassa ikan turun. Dengan adanya kebijakan IUU tapi tanpa kelola berkelanjutan, akan turun tetap turun. Oleh sebab itu, perlu tata kelola yang berkelanjutan. Penenggelaman kapal illegal harus ditegakkan.
“Dari ikan tuna saja kita untung 3,7 miliar sampai 2035. Tapi ini butuh disiplin tinggi. kita semua harus sama persepsi bahwa membangun perikanan Indonesia harus disipilin berlandaskan kedaulatan,” kata Menteri Susi.
Menteri Susi menyebut, dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Papua merupakan pemasok jumlah ikan terbesar nasional. Namun, selama berpuluh-puluh tahun, pemerintah kedua provinsi tidak mendapat benefit dari eksplorasi ikan di wilayah mereka.
Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN 2017 Margiono dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang telah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah HPN pada 10 Februari 2017. Ia berharap, momentum pelaksanaan HPN 2017 akan membawa hal yang baik bagi Provinsi Maluku, melalui partisipasi masyarakat Maluku dan banyak kalangan yang terlibat dalam pelaksanaan HPN 2017.
“HPN selalu berorientasi pada dua tujuan, yakni manfaat bagi masyarakat pers dan memberikan manfaat bagi masyarakat tuan rumah HPN,” ujar Margiono.
Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua sebelimnya juga menegaskan Provinsi Maluku sudah siap untuk menjadi tuan rumah HPN 2017. Ia mengatakan, masyarakat Maluku berharap, melalui momentum pelaksanaan HPN 2017, Maluku akan dikenal dunia dan semakin maju sebagai lumbung ikan nasional.
Tiga sesi
Seminar nasional Road to HPN 2017 Maluku terbagi dalam tiga sesi, masing-masing sesi memiliki tema masing-masing. Seminar sesi pertama, bertema “Membangun Infrastruktur dan Perhubungan serta Finansial untuk Mendukung Industri Berbasis Maritim”.
Direktur Garuda Indonesia Arief Wibowo, Direktur Group Pengawasan Spesialis 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irnal Fiscallutfi, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pengawasan dan Kemaritiman Kementerian Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti menjadi pembicara dalam sesi pertama ini.
Direktur Garuda Indonesia, Arief Wibowo dalam pemaparannya mengatakan, pihaknya akan sangat mendukung perkembangan Provinsi Maluku sebagai kawasan industri perikanan dan pariwisata. Pihaknya kini tengah mempertimbangkan akan membuat rute penerbangan baru dari Maluku menuju Darwin, Australia.
“Kita tengah mempertimbangkan Ambon-Darwin atau Saumlaki-Darwin. Apalagi kita akan kedatangan pesawat baru,” kata Arief.
Pada sesi kedua, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menristek DIKTI M Nasir dan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menjadi pembicara dan membahas tentang “Pengembangan SDM bagi Sektor Perikanan dan Kelautan di Maluku”. Wagub Maluku dalam sesi ini mempresentasikan kondisi faktual ekonomi Maluku dan potensi perikanan Maluku yang sangat besar.
Menristek DIKTI M Nasir berbicara terkait penggunaan teknologi dalam penangkapan dan pengolahan ikan yang berbasis teknologi. Sedangkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bercerita tentang pengalamannya memberantas praktek Illegal, Unregisrated, Unreported (IUU) Fishing, terutama di sekitar perairan Maluku dan Papua.
Sesi ketiga dengani tema “Membangun Daerah dengan Wawasan Nasional dan Global”, pembicaranya adalah mantan Dubes Rusia Djauhari Oratmangun, Motivator Nasional Herry Margono dan Chairman Kabare Group Riza Maspaitela yang merupakan pengusaha sukses asal Maluku. Ketiga pembicara ini berbicara bagaimana cara untuk mesejahterahkan masyarakat Maluku dan mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki masyarakat Maluku.
Djauhari Oratmangun mengatakan, Maluku akan berkembang pesat lewat pembangunan kilang gas abadi Blok Masela. Namun masyarakat Maluku harus benar-benar siap menerima pembangunan yang masif setelah hadirnya Blok Masela ini.
“Masyarakat Maluku memang harus bangkit dari Laut. Maluku punya potensi besar untuk maju,” kata Djauhari. (arl)
