Orang lebih sibuk “menggoreng” katepe atau “menggocek” gaji bpip dari pada risau melihat kosongnya benak generasi muda dari nilai Pancasila.
Ramalan dalam ghost fleet bahwa Indonesia akan hilang tahun 2030 benar bisa terjadi. Bukan karena proxy war.Tetapi karena 99 persent anggota MPR dan DPR sepakat mengganti Pancasila dengan pancawarna, pancaroba atau apapun yang lain.Maka bubarlah Indonesia.
Mungkinkah itu? Sangat mungkin.Seperti tempe menjadi busuk esok hari, bila hari ini tidak dimasak. Atau Jokowi lengser (seperti diramal Amien Rais)
Atau seperti Majapahit yang hilang, Sriwijaya yang runtuh.
Sejak 1998 Pancasila tidak lagi diajarkan, sehingga memori generasi muda tentang Pancasila cenderung kosong,” kata Hariyono Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Sejumlah hal mendasar terkait Pancasila,saat ini berkecamuk ditengah masyarakat. Termasuk distorsi pemahaman terhadap filosofinya. Ini menjadi tantangan bagi lembaga perawat Pancasila.
BPIP kini tengah menyusun garis-garis besar pembinaan Pancasila.
Saat ini terjadi polarisasi sosial atau pemisahan sebuah golongan dari golongan lainnya. Gerakan eksklusivisme marak.
“Seharusnya inklusivitas dikembangkan. Sebab, sebuah peradaban hanya muncul di dalam kondisi inklusif,” ujarnya.
Pendidikan Pancasila tidak bisa dilakukan secara top down atau dari atas ke bawah.Macam era P4 Orde Baru.
“Pendidikan harus memasukkan nilai Pancasila dalam problem yang ada di masyarakat,” kata dia.
Masalahnya, saat ini masyarakat kesulitan mencari teladan.Macam mana sih manusia Pancasila itu.
BPIP tengah mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan yang menjadikan Pancasila menjadi sumber kreasi dan inspirasi.”
Sejak setahun lalu anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mulai bekerja dibawah pimpinan Yudhi Latif.
UKP Pancasila dibentuk pada 7 Juni 2017 (yang kemudian diubah menjadi BPIP ). Kepres pembentukan nya tidak menyebut besaran gaji.Maka para punggawa nya pun tak pernah digaji.
Sekarang ada Perpres yang berisi besaran gaji. Hasil rumusan Men PAN-RB, Menkum-HAM, Menkeu, Mendagri, Mensesneg, dan Seskab yang menganalisis berdasar peraturan per-undang-undangan.
Perpres tentang gaji itu dibahas oleh lintas kementerian dan BPIP tidak boleh ikut dalam soal itu.
Yang terjadi kemudian, ribut setengah mati nenyoal besaran gaji.
Patutkah Gaji Megawati Rp 112 Juta?Mega itu ketua Dewan Pengarah. Yudhi ketuanya saja cuma 76 juta.Mereka tidak peka pada penderitaan rakyat. Mereka menghina nasib rakyat kecil. Pokoknya ……
Untung Yudhi kacamatanya positif. Itu khan cermin masyarakat kita peduli urusan bangsa, kata santri jebolan Gontor ini.
Makanya, BPIP mengapreasi jika ada yg akan menguji Perpres itu ke MA seperti yang, kabarnya, akan dilakukan oleh MAKI. Silakan diuji, itu bagus.
Malah kami rikuh untuk membicarakan itu. Mengapa? Pejuang ideologi Pancasila itu, tak boleh rakus ,kata Yudhi.
Orang orang tua macam pak Tri Soetrisno, Syafii Maarif, Makruf Amin, Sudhamek para anggota pengarah itu pasti bukan pengejar gaji. Bagi beliau-beliau , itu urusan dunia yang sudah lewat. Maqom mereka sudah setara pandhito.
Jadi meributkannya seperti “menggoreng” katepe rusak adalah salah alamat. Bahkan justru mendegradasi kajian dan penerapan Pancasila yang sudah memudar.
Kecuali kalau kita menganggap bahwa Pancasila tidaklah penting.Dan itu yang akan terjadi pada generasi satu dekade kedepan.
Kecuali kalau kita menganggap bubarnya Indonesia bukan masalah serius. Maka…, bubarlah Indonesia.
( Ais)
