Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan,  pelaksanaan Pilkada bersama 2020 tetap dilangsungkan tahun ini kendati dalam kondisi pandemik.

“Pelaksanaan Pilkada  tetap diadakan tahun 2020. Tidak ditunda lantaran kan belum ada yang bisa memprediksi kapan pandemi berakhir,” kata Mahfud dalam webinar Mappilu PWI di Jakarta, Kamis.

“Sekarang pemerintah sudah mengambil keputusan bersama DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP. Diputuskan Pilkada 2020 pada 9 Desember,” katanya pada dialog digital dengan tema Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya.

“Kegiatan harus dilakukan secara normal. Tapi dengan menguatkan penjagaan kesehatan kepada semua rakyat pemilih, penyelenggara, pengawas dan pengaman,” kata Mahfud MD, seperti dilansir siberindo.co.

Pemerintah, tambahnya, akan menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat sepanjang tahapan Pilkada serentak 2020.

“Jadi pemerintah memutuskan Pilkada ini tetap dilaksanakan dengan jaminan penuh dengan maksimal agar protocol kesehatan diutamakan,” kata Menko Mahfud.

Di sisi lain, tambah Mahfud, jika Pilkada serentak 2020 ditunda, akan menyebabkan banyak posisi kepala daerah dijabat oleh pelaksana tugas.

“Kalau ini ditunda, akan rumit, karena harus mengangkat 270 pelaksana tugas kepala daerah. Sementara itu Plt itu tidak punya kewenangan yang difinitif, tidak boleh mengambil kebijakan strategis,” kata Mahfud.  (arl)