Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) Karang Taruna Kabupaten Kuningan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan, pada Selasa (3/8/2021) di sebuah kedai kopi, Sadamantra, Jalaksana.
Ketua Karang Taruna Kuningan, Dr Carlan menjelaskan penandatangan MoU tersebut merupakan momentum untuk pendidikan politik terhadap masyarakat bagaimana membangun kesadaran demokrasi. “Ini merupakan momentum strategis di mana KPU Kuningan menggunakan karang taruna sebagai kepanjangan tangan untuk membangun pemahaman demokrasi kepada grassroote,” terang Carlan.
Termasuk menjelang pilkades, menurutnya pilkades merupakan barometer pemilu nasional salah satunya di Desa. “Nanti kita akan buat tahapan dari MoU untuk distrukturkan dari mulai nanti ada workshop,bimtek hingga seminar, maupun pertemuan informal, bagaimana kita selalu menggiatkan tahapan demokrasi,” tambahnya.
Tak hanya pendatanganan nota kesepahaman, dalam acara tersebut diadakan juga ngaji demokrasi pendidikan politik dan diskusi publik. “Selain itu hari ini Kami sedang bagaimana kita berjuan untuk mencapai demokrasi yang berkwalitas dikemudian hari. Dan pembahasan tadi seperti dikatakan narsum kita Bu Heni yakni tentang lemilih berdaulat peluang dan tantangan menuju 2024,” paparnya.
Dikatakan Dr Carlan , dalam implementasinya terhadap karangtaruna, Insya allah kita pun sedang merencanakan paling tidak nanti saat bersamaan dengan pemilu 2024, karangtaruna juga akan mengadakan pemilihan pengurus karangtaruna di Kabupaten secara serentak,” ujarnya.
Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi mengapresiasi adanya pemilihan pengurus karangtaruna secara serentak di Kabupaten, tinggal di mana sisi yang bisa dikontribusikan dalam proses itu, sebab ada tatakelola yang harus dipikirkan.
“KPU jelas tak bisa sendiri dalam rangka memperkuat tatanan demokrasi di Kuningan, karangtaruna punya potensi untuk bisa digerakan dalam konteks memperkuat, dan itulah nilai sinergisitasnya,” ujar Asfa.
Hadir sebagai narasumber dalam Ngaji Demokrasi (Ngadem) pendidikan politik, Demisoner Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati, membawakan materi tentang “Pemilih berdaulat, peluang dan tantangan menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” .
“Pendidikan politik berkelanjutan sangat diperlukan agar pemilih menyadari hak dan kewajibannya sebagai warg negara yang baik. Indikator pemilih berdaulat antara lain tidak permisif terhadap politik uang, hati-hati dalam menggunakan sosial media ( tidak menyebar hoax, hate speech dan kampanye hitam) dan mandiri dalam menentukan pilihan politik,” ujar Heni dalam pemaparannya.
Dikatakan Heni, tantangan ke depan adalah bagaimana voters education dilakukan dengan memperhatikan karakteristik generasi (pemilih). “Filosofi sapu lidi harus dioptimalkan, kerja kolektif KPU dengan banyak pemangku kepentingan agar dioptimalkan dalam pendidikan politik,” tambahnya.
Hal itu dilakukan agar tujuan membangun kesadaran politik yg positif berdampak pada lahirnya pemilih yg berdaulat di pemilu 2024. (Dien)
