MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Kebijakan pendidikan lima hari dengan durasi 8 jam sehari mendapat kritik. Bahkan Pengurus Besar Nahlatul Ulama (PBNU) secara tegas menolak dan minta kebijakan tersebut dicabut.

PBNU menilai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut dianggap telah membuat masyarakat resah. “Mengingat tingginya gejolak protees di masyarakat, maka PBNU meminta Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full Day School),” ujar Ketua PBNU, Said Aqil Siradj dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

PBNU melihat tidak semua orangtua peserta didik bekerja seharian penuh. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di pelosok. Kebanyakan dari mereka justru berkerja sebagai petani atau nelayan. Dalam kegiatannya sehari-hari banyak berinteraksi dengan anak-anaknya.

Dengan diterapkannya kebijakan full day school, dikhawatirkan menghilangkan kuantitas interaksi antara orangtua dan anak-anaknya. PBNU menilai bahwa untuk meningkatkan karakter seorang anak tidak harus menambahkan waktu belajar di sekolah.

Manurut PBNU, pendidikan juga bisa melalui bersosialisasi dengan lingkungannya. “Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter, sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini,” kata Said.

PBNU menganggap alasan penerapan full day scholl agar anak-anak tidak mengalami kesepian lantaran menunggu orang tua pulang bekerja, tidak tepat. “Tidak banyak masyarakat yang begitu,” jelasnya. (joh)