Friday, November 27, 2020
Home > Berita > Covid-19 tidak menghambat upaya pemerintah lakukan reformasi struktural

Covid-19 tidak menghambat upaya pemerintah lakukan reformasi struktural

Presiden Joko Widodo (Foto: File Liputan6.com)

“Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan, juga koperasi bisa didirikan hanya dengan sembilan orang, sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN, dan lain-lain.”

 

Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Walaupun saat ini sedang ada pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, namun tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar, seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/10).

Presiden menyatakan amat memahami bahwa selama ini masih banyak kendala bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama kendala regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Pada bulan Juni yang lalu, Indonesia bahkan ditempatkan dalam posisi nomor satu dalam Global Complexity Index.

“Artinya regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia,” kata Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari website Presiden RI, presdenri.go.id.

Pemerintah, katanya, berketetapan melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Kepala Negara menegaskan, walaupun saat ini sedang ada pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, namun tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

“Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” katanya.

Hal tersebut, tutur Presiden, merupakan semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Reformasi Struktural ini dimaksudkan agar usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkembang pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh pesat.

“Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan, juga koperasi bisa didirikan hanya dengan sembilan orang, sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN, dan lain-lain,” ungkapnya.

“Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas,” lanjutnya.

Presiden meyakini bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global. Ini, kata Presiden, adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja Indonesia.

“Saya sangat optimistis kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Pandemi memang menyulitkan kita, tetapi juga membuka peluang kita. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dibandingkan negara lain dan kita lebih efisien dibandingkan bangsa lain,” tandasnya.***(edy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru