Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Presiden Joko Widodo menginginka agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara, karena Indonesia sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan nilai tambah batu bara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/10).
Dikatakan Presiden, paradigma dan strategi baru industri pertambangan nasional yang bergeser dari pengekspor bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi (hilirisasi industri) harus konsisten dijalankan. Untuk itu, pengembangan industri turunan dari bahan-bahan mentah tersebut, khususnya batu bara, di Tanah Air harus menjadi prioritas dan segera dilaksanakan.
“Kita harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan briket batu bara, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air,” ujarnya, seperti dikutip dari website resmi Presiden Republik Indonesia, presidenri.go.id.
Pengembangan industri turunan tersebut nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas batu bara hingga berkali-kali lipat. Hal itu juga sekaligus akan mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, petrokimia, dan lainnya.
“Yang tidak kalah pentingnya, tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya (melalui industri turunan–Red)),” tutur Presiden.
Kepala Negara meminta peta jalan optimalisasi pemanfaatan batu bara dari dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan agar dipercepat. Dari peta jalan tersebut, dapat ditentukan strategi dan arah pengembangan industri hilir yang ke depannya akan dikembangkan.
Presiden juga meminta pemetaan terkait wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara. Dengan demikian, kebutuhan batu bara dalam proses hilirisasi ini akan terjamin pasokannya.
Sebagai langkah awal, kata Presiden, ada beberapa prioritas yang dapat segera dimulai. Misalnya program gasifikasi batu bara. Proses tersebut akan menghasilkan dimethyl ether atau DME yang dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti elpiji (liquefied petroleum gas).
“Kita tahu elpiji kita ini masih impor sehingga (gasifikasi) bisa mengurangi impor elpiji kita,” tuturnya.
Terkait adanya laporan bahwa pengembangan industri turunan ini masih menghadapi kendala dari urusan yang berkaitan dengan keekonomian serta teknologi pendukung, Presiden berpendapat bahwa hal itu dapat dicarikan jalan keluarnya apabila BUMN mencari rekan kerja yang dapat membantu pengembangan itu.
“Saya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Saya kira memang harus segera diakhiri bila nanti akan ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,” ujarnya.(edy)
