MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Aroma ketakutan meruyak di DPRD DKI Kebon Sirih. setelah kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di APBD DKI 2014 semakin terbuka terutama paska wakil ketua DPRD Abraham Lunggana (Lulung) diperiksa Bareskrim sebagai saksi selama 8 jam, Senin 4/5/2015 lalu.
Selasa 5/5 lalu, sejumlah anggota DPRD DKI berkumpul bersama Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mendengarkan kisah interogasi yuang dijalani Lulung di Bareskrim. Sebagai mantan ketua komisi E yang membidangi dinas yang mengadakan UPS wajat kalau Lulung tahu banyak soal UPS. Sejumlah anggota yang terlihat merubung Lulung di uang kerjanya adalah anggota yang dulu juga duduk di Komisi E.
Sinyal-sinyal ketakutan dari para anggota dewan saat kasus yang dipegang Bareskrim Mabes Polri ini kian terkuak, terasa semakin mencekam. Aroma ketakutan meruyak di DPRD DKI.
“Wajar kalau kondisi psikologis anggota DPRD DKI terpengaruh melihat Lulung yang sesama anggota dewan diperiksa berjam-jam oleh Bareskrim Polri.” kata Ketua Fraksi PDIP Pantas Nainggolan. “Namanya berurusan dengan polisi, pasti ada ketakutan, itu psikologi yang wajarlah,” kata Pantas, Senin (4/5/2015).
Lulung menyebut pertemuan ini sebagai evaluasi selain pimpinan dewan juga ingin memberikan dukungan moril bagi anggota Komisi E yang membidangi pendidikan. “Kita juga ingin mendukung secara moril teman-teman yang selama ini menjadi Komisi E,” ujarnya usai pertemuan.
Fahmi Zulfikar dengan sebab yang tidak jelas malah tampak emosional di depan wartawan .Perttanyaan wartawan dijawab dengan nada tinggi. ” UPS bukan urusan saya. Kau tanya saja tuh ULP (unit layanan pengadaan) barang dan jasa,” ujar politikus Hanura ini dengan nada tinggi.
Fahmi pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri selama 8 jam pada Rabu (29/4) lalu. Dia memang pantas tahu soal pengadaan UPS pada APBD-P 2014. Di periode pembahasan APBD-P itu, dia sudah duduk di Komisi E
Kabareskrim Komjen Budi Waseso sebelumnya mengisyaratkan, akan ada tersangka baru dalam kasus pengadaan UPS di Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya pengusutan korupsi UPS cukup rumit dan tidak mudah karena melibatkan banyak orang dan sistem.
Menurut Gubernur DKI Bassuki, kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. ” Lebih besar kerugiannya dari kasus Hambalang maupu Century,” katanya Kabareskrim Budi Waseso menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil anggota DPRD periode 2009-2014 khusus yang menangani UPS.
“Kita akan panggil semua. Ini tidak mudah maka harus tuntas,” ujarnya. Sampai saat ini sudah 2 pejabat DKI yang dinyatakan sebagai tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Siapa menyusul ? (ais)
