MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Wakil Presiden M Jusuf Kalla bersama para pimpinan organisasi massa mengimbau agar semua pihak memelihara suasana kedamaian.
Ini disampaokan sebagai pernyataan bersama di rumah dinas Wapres di Jakarta, Jumat malam, menyikapi pembakaran bendera tauhid yang terjadi di Limbangan, Garut, jawa Barat.
Wapres dalam kesempatan itu membacakan pernyataan bersama didampingi para pimpinan ormas Islam.
Di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum PB Al Washliyah Yusniar Yusuf, Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.
Ketua Majelis Penasihat Persis Maman Abdurrahman, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Moh Sidik, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruqutni, Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Cendekiawan Muslim Nasaruddin Umar.
Dalam pernyataan sikap tersebut, dilansir antaranews, disebutkan para pimpinan ormas Islam menyesalkan terjadinya pembakaran bendera tersebut, dan sepakat menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang.
Pimpinan Ormas Islam juga mengingatkan bahwa musyawarah dan saling pengertian merupakan cara yang digunakan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa.
Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah tersebut, oknum yang membakar dan membawa bendera telah meminta maaf. GP Ansor serta NU menyesalkan peristiwa tersebut, dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali.
Pimpinan Ormas Islam juga menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan menolak segala bentuk upaya adu domba dan pecah belah. “Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segena umat Islam, marilah bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah,” kata Wapres.
Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa tersebut, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, demikian tercantum pada pernyataan bersama itu. (An/Kb)
