MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Harapan Menpora agar Presiden Jokowi menandatangani  Keppres MotoGP masih menjadi tanda tanya, karena Jokowi meminta penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2017 dikaji kembali. 

Jokowi menyatakan hal itu pada rapat kabinet terbatas seperti diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan ‎Maharani.

“Presiden memutuskan harus dikaji dulu apakah Indonesia memang benar-benar siap melaksanakan MotoGP 2017,” kata Puan dalam jumpa pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Puan menambahkan, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membuat master plan atau petunjuk pelaksanaan MotoGP 2017‎ paling lambat dalam dua minggu.

Keputusan Jokowi yang meminta penyelenggaraan MotoGP dikaji ulang, mementahkan harapan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang ingin Presiden segera mengeluarkan Keppres MotoGP untuk persiapan Indonesia jadi tuan rumah 2017-2019, pada Senin itu.

Karena, Dorna Sport selaku promotor memberikan tenggat waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan aspek legalitas balap berupa dua elemen yakni keppres dan masterplan sirkuit, pada akhir Januari 2016.

Namun, Imam Nahrawi memahami keputusan Presiden karena MotoGP merupakan event besar. “Arahan presiden bahwa ini harus dikaji kembali karena event ini bukan sesuatu yang main-main, tapi harus kita siapkan secara matang, baik penyelengaraan maupun pihak-pihak yang terlibat,” kata Imam seperti dilansir sindonews.com.

‎Pemerintah, kata Imam, mendukung sepenuhnya diselenggarakannya MotoGP tidak hanya tahun 2017, melainkan sampai tahun 2019.

“Kita berharap, semoga motoGP jadi berlangsung di Indonesia dan akhirnya kelak Indonesia dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah F1 di masa akan datang,” kata Menpora.  (KB/arl)