MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat BPK, dikabarkan juga melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Yang disebut-sebut kena OTT oleh KPK adalah pejabat tinggi, dikabarkan adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Irjen Kemendes PDTT), Su disebut sebagai salah satu dari 7 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam kemarin.
Pihak Kemendes PDTT pun membenarkan hal itu. “Itu informasinya begitu (Irjen Kemendes PDTT ikut ditangkap KPK),” Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendes PDTT Fajar Tri Suprapto, Sabtu (27/5).
Hanya saja, Fajar masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait penangkapan tersebut. “Nanti kita tunggu keterangan resmi dari KPK, ya,” kata Fajar.
Seperti diberitakan, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut ada 7 orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Febri mengatakan 2 di antara mereka yang ditangkap merupakan penyelenggara negara.
“Unsur tujuh orang itu ada penyelenggara negara. Ada 2 orang penyelenggara negara dan yang lain ada unsur-unsur pegawai negeri dan non pegawai negeri,” ucap Febri, Jumat malam.
Penangkapan dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) diduga terkait dengan suap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Desa (Kemendes).
Penyidik KPK tak lama setelah penangkapan dua auditor KPK menyegel ruangan bagian biro keuangan Kemendes. “Ya ada ruangan di kantor biro keuangan saya yang disegel KPK,” ujar Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di kantornya, Jl Kalibata.
Eko belum tahu apakah penyegelan ruangan tersebut juga diikuti dengan penangkapan pejabat di lingkungan Kemendes. “Sampai sekarang masih simpang siur informasinya,” ujar Eko.
Berdasarkan informasi, dua auditor KPK ditangkap karena kedapatan menerima suap terkait pemberian status WTP untuk Kementerian Pedesaan. Pihak BPK juga belum mau memberikan komentar dan baru akan bicara bersama dengan KPK yang akan menggelar jumpa pers Sabtu (26/5).
KPK memastikan hingga Jumat malam ada tujuh orang yang terkena Operasi Tangkap Tangan. Ketujuh terduga suap ini masih diperiksa termasuk dua di antaranya auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Ketujuh orang tersebut berasal dari dua unsur institusi negara.
Penyidik KPK masih mendalami peran masing-masing. “Kita masih mendalami banyak hal,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Febri menjelaskan, dari ketujuh orang yang ditangkap, 2 adalah penyelenggara negara, sedangkan sisanya adalah PNS dan non-PNS. Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ketujuh orang tersebut.
Untuk mendalami kasus ini KPK telah menggeledah sejumlah ruangan dan menyegelnya serta beberapa barang bukti diamankan.
Dua auditor tersebut ditangkap karena diduga menerima suap terkait pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Desa.
“Besok kita sampaikan lebih rinci. Kita akan bahas sekali dan ekspose hasilnya dan ditetapkan status hukum lebih lanjut,” ujar Febri .
Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengakui dua orang auditor dan satu staf yang terkena OTT KPK. Hendar mengatakan penangkapan dilakukan pukul 15:12. Petugas KPK juga menyegel dua ruangan di kantor BPK.
Menteri Desa Eko Sandojo Widjojo menyebut petugas KPK menyegel ruangan bagian biro keuangan Kemendes. Namun siapa pejabat Kemendes yang ditangkap KPK, Eko mengaku belum mengetahui.(joh)
