MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bercerita mengenai pengalaman hidupnya sebelum menjadi menteri. Ia mengaku pernah jadi buronan polisi menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polres Sumatera Utara, tertangkap kemudian diperas.
Dia menjadi DPO karena ketahuan membawa lima ton solar dari Sumatera Utara ke Simeulue di Aceh untuk menghidupkan genset listrik.
“Saya bawa solar 5 ton ke Simeulue untuk genset di Simeulue. Itu karena BBM untuk nelayan susah. Saya bawa dari Medan dan ketangkep,” ucap Susi dalam dialog bersama kalangan pengusaha di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/10).
Kkejadian tersebut sempat jadi berita panas di media lokal, direktur Susi Air menjadi buronan. Susi mengakui, dalam kasus ini dia sempat diminta Rp 100 juta oleh Polres Sumatera Utara.
“Waktu itu saya dimintai Rp 100 juta oleh pak reskrim. Ini pengalaman buat saya,” tegas Susi di depan Kabareskrim dalam dialog.
Moratorium
Saat ini ketika dia sudah menjadi menteri dan akan fokus untuk menghidupkan nelayan kecil. Nelayan kecil tidak boleh lagi kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seperti yang dialaminya dulu.
Saat ini dia sudah memulai dengan moratorium izin kapal asing baru di Indonesia. “Kalau lusa saya dipecat, saya sudah lakukan sesuatu sekarang dalam mengelola laut kita,” tutupnya.
Gebrakan moratorium (penghentian sementara) izin kapal baru dari sangat diapresiasi sejumlah kalangan termasuk dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA). Hal ini menyusul pengesahan draft aturan moratorium oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Ketua Umum KNTA, Winarno Tohor memuji perubahan besar mantan CEO Susi Air itu. Dia menganggap Sus sebagai Menteri Kelautan pertama yang berani membuat terobosan moratorium izin kapal baru.
“Selama ini belum ada (Menteri Kelautan dan Perikanan yang moratorium), baru sekarang. Moratorium izin kan perlu keberanian dan ini adalah tantangan besar, nah Bu Susi berani untuk melakukan itu. Terima kasih,” ujarmya di Jakarta Selasa (10/11/2014).
Dibubarkan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuturkan, wajar jika pemerintah berniat membubarkan kementeriannya. Wacana ini pernah muncul saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Susi mengakui wajar jika KKP dibubarkan karena dinilai tidak menguntungkan dan hanya membawa kerugian bagi pemerintah. Misalnya dalam anggaran subsidi sektor perikanan yang menghabiskan dana negara Rp 11,5 triliun atau 2,1 juta kilo liter (kl). Namun kementerian hanya mampu memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 300 miliar.
“Saya kira tidak salah kalau pemerintah mau tutup KKP, karena incomennya Rp 300 miliar saja, padahal modalnya Rp 11,5 triliun subsidi BBM,” ucap Susi saat dialog bersama pengusaha kelautan di KKP, Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Susi, negara melihat anggaran sebagai equity yang harus dikembalikan. Kementerian bukan lembaga amal yang tugasnya membagi bagi uang pada masyarakat.
“Kita setidaknya punya target, ilegal fishing merajalela, nelayan kecil antre BBM, mau ke mana kita. Kalau mau saya tutup saja dan saya bagikan Rp 11 triliun tidak capek, jalan-jalan saja sudah,” tegasnya
BBM Bersubsidi Sunber Maksiat
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, nelayan kecil justru tidak mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia juga menilai subsidi BBM justru lebih menimbulkan permasalahan.
“BBM itu memang banyak bocornya di laut kita. Saya yakin Rp 150 triliun dari Rp 300 triliun subsidi hilangnya di laut. Kalau saya diamkan, berarti saya tidak bekerja sebagai menteri,” kata Susi, Selasa (11/11/2014).
Susi menyebut, alih-alih menyejahterakan, BBM bersubsidi justru menyebabkan munculnya penyelundupan dan berbagai masalah. Padahal, nelayan-nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) selama ini tidak menikmati subsidi BBM. Sebab, para nelayan itu menggunakan kapal mesin 2 tak.
Susi, di sisi lain, mengakui, adanya subsidi BBM juga membuat para nelayan nakal enggan melaut dan memilih berjualan BBM bersubsidi.
Dia juga menegaskan, BBM bersubsidi amat tidak sehat bagi perekonomian RI. “Jadi, kalau saya katakan BBM bersubsidi ini sumber maksiat. Saya minta maaf karena saya tidak bisa mencari bahasa yang lebih baik,” kata dia.
.(Ais)
