Mahar politik? Itu biasa. Yang tidak biasa si korban “berteriak” ia dipalak partainya ketika hendak maju mencalonkan dalam Pilkada.
Gerindra menepis tudingan La Nyalla Mattalitti yang mengaku dimintai mahar oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Bagi Gerindra pernyataan La Nyalla mungkin didasari suasana hati yang tak bisa melaju di kontestasi pemilihan calon pemimpin Provinsi Jawa Timur 2018.
Sebelumnya peristiwa yang sama menimpa Dedi Mulyadi, ketua DPD Golkar Jabar yang ingin maju sebagai cagub. Ia dimintai partainya sendiri sebesar 1O milyar.
Namun Dedi tak mau memenuhi permintaan ini, dan para elit Golkar tentu membantah keras adanya permintaan ongkos politik tersebut. Nyatanya, waktu itu nama Dedi akhirnya tak mendapat rekomendasi sebagai calon gubernur atau pun calon wakil gubernur.
Posisinya digantikan oleh Ridwan Kamil yang nota bene bukan pengurus atau pun kader Golkar seperti Dedi. Ketika posisi Setya Novanto digantikan Arilangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, posisi Dedi pun kembali seperti yang diharapkan.Ridwan Kamilpun akhirnya mental dari Golkar boleh jadi juga karena ketidakcocokan harga.
Kisah deal harga yang agak unik terjadi saat Jokowi/Ahok maju ke Pilgub DKI yang didukung PDIP dan Gerindra.
Megawati menyinggung soal biaya kampanye, karena mereka tahu Pak Jokowi tidak punya biaya.
Saat itu adik Prabowo, yaitu Hashim Djodjohadikusumo, turun tangan menyuntik dana kampanye Jokowi-Ahok. Jumlahnya terhitung besar, sekitar Rp 62 miliar.
“Pak Hashim membantu pembiayaan Pak Ahok di Jakarta tidak kurang dari Rp 62 miliar, itu yang saya tahu sudah semua. Tanggungan di luar itu, termasuk kami-kami anggota DPR, dilibatkan, kader semuanya (dilibatkan). Begitulah Pak Prabowo setiap mencari pasangan calon,” kata Riza ketua Gerindra.
Bahwa akhirnya justru Jokowi jadi lawan Prabowo dan Ahok juga membelot, itulah ketidakpastian dalam politik.
Mungkin belajar dari kasus ini uang muka dalam Pilkada menjadi keniscayaan. Begitu pula pakta integritas. Bahasa lain dari baiat kesetiaan.
Sebelumnya, La Nyalla mengaku dimintai uang miliaran rupiah untuk Pilgub Jatim oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
“Saat tanggal 9 .Saya ditanya uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya, ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ujar La Nyalla, Kamis (11/1).
Dalam Pilkada, mahar politik merupakan setoran duit demi mendapatkan rekomendasi partai. Tindakan ini merupakan praktik ilegal. Hal ini tercantum dalam Pasal 187B UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengakui partainya memiliki persyaratan pencalonan berupa kemampuan finansial bagi kandidat yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Tiga syarat itu meliputi dana, elektabilitas, dan kesanggupan mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.
Gerindra tidak sendiri. Semua partai melakukan itu. Ingat juga kasus Dedy Mizwar yang ditinggal Gerindra gara gara baiatnya ke Demokrat.
Mahar dalam ajang pilkada terjadi akibat sistem pemilihan langsung.
Sistem ini, menjadi sebab tingginya tanggungan biaya politik partai jika ingin mengusungkan kadernya sebagai calon kepala daerah.
High cost politik ini kini menjadi persoalan bersama. Sampai saat ini [partai-partai] tidak punya solusi soal biaya politik mahal.
Politik uang terjadi secara sistemik di empat level. Mulai saat pembelian dukungan parpol, pencitraan politik, membeli pengaruh pemilih, dan transaksi jual-beli suara.
Permintan uang perahu sudah membudaya di kalangan parpol. Hanya saja transaksi dilakukan dengan sangat tertutup. Pengawasanpun sulit dilakukan karena kriteria yang diajukan oleh parpol soal calon kepala daerah tidak bisa diukur.
Bahwa partai politik adalah bagian dari persoalan utama yg menyebabkan esensi demokrasi selalu tenggelam. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tidak pernah serius dilakukan.
Terciptalah proses demokrasi yang mahal dan menjadi faktor utama terjadinya rantai korupsi.
Inilah saatnya para pemikir negeri ini berpikir ulang. Saatnya para negarawan melakukan koreksi terhadap langkah reformasi yang kebablasan. Berpikir ulang Pilkada langsung. (*)
