Mimbar-Rakyat.com (Bekasi) – Jumlah desa di Kabupaten Bekasi yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) terus bertambah. Di pertengahan 2020 lalu dari 180 desa yang ada, baru 90 desa yang punya BUMDes, sekarang sudah 130.
” Kami targetkan di tahun ini setidaknya sudah 90 persen desa di Kabupaten Bekasi yang punya BUMDes,” ujar Gunanta, SE, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) Kabupaten Bekasi, Jumat (30/07) kepada M-R .
BUMDes di Kabupaten Bekasi selain bergerak di usaha kerajinan tangan, juga sudah bisa melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan ( PBB) serta pembayaran perpanjangan STNK.
Selain itu banyak juga yang bergerak pada sektor makanan dan minuman.
Hal mendasar yang saat ini dihadapi BUMDes Kabupaten Bekasi, sebut Gunanta, adalah terkait izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Sertifikasi Halal dari MUI.
” Untuk Sertifikasi Halal, MUI Kabupaten Bekasi sangat mendukung. Cuma untuk mendapatkan Sertifikat Halal tersebut harus terlebih dahulu sertifikat dari Badan POM,” ujar Gunanta.
Namun begitu, lanjut Gunanta, pihak DPMD Kabupaten Bekasi akan terus berusaha agar semua BUMDes yang ada di Kabupaten Bekasi punya Sertifikat Badan POM dan Sertifikat Halal dari MUI.
Hal ini dipandang perlu, lanjut Gunanta, agar BUMDes ke depannya bisa semakin berkembang. Salah satu contoh misalnya, keinginan agar BUMDes punya gerai di sejumlah tempat untuk mempromosikan hasil-hasil unggulan dari masing-masing desa. (agus)
