MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Karena berbiaya tinggi, menyebabkan produk yang beredar di Indonesia masih banyak yang belum terstandarisasi, padahal label standar SNI amat penting dalam memasuki era pasar bebas ASEAN (MEA) mulai 2015 ini.
Diperhitungkan dari 5.000 produk yang terdaftar di Badan Standardisasi Nasional (BSN), lebih dari separuhnya yang belum mengantongi label SNI.
Kondisi itu cukup mengkhawatirkan, karena bila produk Indonesia belum memenuhi standar, Indonesia akan kalah bersaing dengan produk asing di pasar bebas ASEAN.
Cotohnya, kata Ketua Komite Standardisasi dan Kualitas Produk Kadin Indonesia Achmad Widjaya, Vietnam pun bakal dengan mudah melakukan tekanan terhadap industri makanan-minuman di Indonesia nanti.
Standardisasi produk yang beredar di Indonesia, katanya seperti dilansir media massa, dibedakan menjadi dua, yakni produk yang dibuat Indonesia, dan produk impor yang juga harus mengantongi standarisasi nasional industri (SNI) di Indonesia.
“Biaya untuk per produk, kalau dari luar negeri bisa mencapai 10.000 dolar AS (ekuivalen Rp130 juta, masih asumsi satu dollar AS setara Rp 13. 000). Kalau untuk industri lokal beda lagi,” ujar Achmad.
Biaya standardisasi produk yang diproduksi industri lokal berkisar antara Rp10 juta hingga Rp 15 juta. Itu pun, kata Achmad, hanya untuk biaya administrasi. “Pengecekan untuk balai-balai tertentu beda lagi. Kalau ditotal bisa mencapai Rp40 sampai Rp50 juta. Harga ini terlalu mahal,” tegasnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, tantangan standarisasi produk di Indonesia, selain mahalnya biaya adalah infrastruktur, lembaga dan laboratorium pegujian, serta tenaga ahli penguji.
Standarisasi produk, ujarnya, amat penting untuk melindungi tekanan mengalirnya produk asing dan ia berharap kalangan industri memiliki kesadaran akan hal ini. “Sektor industri yang krusial harus
