Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Jalur Rempah dijadikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai salah satu program prioritas tahun 2021. Fokus programnya dititikberatkan pada rekontruksi Jalur Rempah untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia (World Heritage).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid dalam Taklimat Media Program Tahun 2021, secara daring di Jakarta, Senin (11/1). Saat ini, katanya, pihaknya sedang menuntaskan untuk membuat peta Jalur Rempah.
Titik lokasi yang sudah ditetapkan tahun 2020, rencananya tahun ini dijelajahi untuk dilihat potensi kerja sama dan kolaborasinya dalam rangka mengangkat narasi Jalur Rempah itu sendiri, sehingga diharapkan secara optimistis dapat didaftarkan ke Komite Warisan Dunia UNESCO 2024 mendatang. “Tentu dengan melihat perkembangan situasi pandemi,” kata Hilmar Farid.
Selanjutnya yang menjadi program prioritas lainnya di tahun 2021 adalah Desa Pemajuan Kebudayaan. Program ini dimaksudkan untuk mengaktifkan ekosistem pemajuan kebudayaan masyarakat di desa dengan mengenali dan menarasikan potensi budaya desa berbasis budaya.
Program ini juga bertujuan untuk menggali potensi ekosistem budaya yang dimiliki desa dari sudut pandang masyarakat atau komunitas desa itu sendiri sebagai pemilik kebudayaannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat desa itu sendiri.
“Rencananya kita akan turun ke sekitar 350-an desa dengan tahapan kerja mengenali potensi, mengembangkan dan memikirkan pemanfaatannya. Kita telah melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tuturnya.
“Sementara untuk lingkup internal Kemendikbud, kita bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk memadukan program ini dengan Kampus Merdeka,” tambahnya.
Program prioritas berikutnya di tahun 2021 yaitu repatriasi (pengembalian kembali) sejumlah benda cagar budaya milik Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Menurut Hilmar, saat ini sedang dibicarakan atau repatriasi benda cagar budaya dalam koleksi museum di Belanda dalam jumlah yang besar.
“Pembicaraan sudah jauh, dikarenakan terdapat adanya komite dan penasehat di Kemendikbud di Belanda dan sedang dalam proses untuk meneliti koleksi museum di Belanda yang akan dikembalikan ke Indonesia,” ungkapnya.
Kemudian, dalam rangka membangun narasi tentang Indonesia, Ditjen Kebudayaan menilai penting pengembangan media kebudayaan. Oleh karenanya hal ini menjadi program prioritas berikutnya. Dikatakan pula, media kebudayaan merupakan inisiatif yang penting, yakni dengan membuat Siaran Kebudayaan atau Saluran Kebudayaan.
“Tentunya ini dipicu dari masa pandemi yang membuat kegiatan kita beralih ke media digital. Jadi akan ada TV Budaya, akan terdapat kanal khusus yang nanti dapat diakses oleh publik,” tuturnya. Direncanakan pada tahun 2021, Ditjen Kebudayaan akan melakukan konsolisasi dengan seluruh sumber daya yang ada di bawah nauangan direktoratnya guna menguatkan ‘kehadiran’ budaya di media.
Prioritas selanjutnya advokasi masyarakat adat. Tujuan program ini adalah 1) terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak Penghayat dan Masyarakat Adat; 2) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat; 3) terciptanya skema layanan advokasi berorientasi pada pemberdayaan Penghayat dan Masyarakat Adat; 4) terciptanya sinergi lintas Kementerian dan Lembaga dalam pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat; 5) terpenuhinya hak sipil dan hak ekonomi, sosial dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat.
Manfaat advokasi masyarakat adat yaitu sinergi lintas kementerian/lembaga, penanganan kasus holistik, perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada komunitas masyarakat adat, serta pemberdayaan.
Dirjen Hilmar memaparkan, advokasi masyarakat adat ini juga akan beririsan dengan program pemajuan kebudayaan di desa. “Karena masyarakat adat ini umumnya ada di desa dan para pengemban pengetahuan lokal umumnya juga adalah masyarakat adat,” katanya.
Advokasi masyarakat adat akan menangani sejumlah kasus, contohnya jika terdapat ritual-ritual masyarakat adat yang tumpang tindih dengan tanah perusahaan sehingga menimbulkan konflik. Tujuannya tidak lain untuk menjembatani kedua belah pihak yang berselisih. Selain itu, program ini diharapkan dapat ikut serta mengangkat peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
Perkembangan lain yang dapat saya laporkan adalah mengenai Badan Layanan Umum (BLU) Museum Nasional. Harapannya, dengan pengelolaan koleksi dan venue yang lebih baik, museum bisa memberikan layanan yang makin prima kepada publik. “Kita berharap pada tahun ini, penjualan tiket, penjualan merchandise, dan lainnya dapat meningkat,” tuturnya, seperti diutip dari webset resmi Kemendikbud, kemdikbud.go.id.
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid pada kesempatan yang sama memaparkan program Direktorat Kebudayaan di tahun 2020. Terkait dengan program pelindungan kebudayaan, Kemendikbud telah mengukuhkan 153 warisan budaya takbenda dan 263 cagar budaya nasional serta berhasilnya Pantun ditetapkan sebagai Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO.
Menyikapi pandemi yang berlangsung di awal tahun 2020, Kemendikbud melakukan refocusing anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Bahagia di rumah (Budayasaya), Belajar dari Rumah di TVRI, dan Apresiasi Pelaku Budaya.
Kemendikbud juga menjalin kerja sama dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Mendikbud dan Menparekraf. “Intinya memberi koridor pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama pandemi berlangsung. Hal ini sangat bermanfaat karena digunakan oleh teman-teman pelaku budaya di lapangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka.” ***(edy)
