Muda, kaya, pesohor, digandrungi banyak wanita, punya tahta, dan akan berakhir di penjara. Itulah perjalanan Zumi Zola yang bak ceritera sinetron melayu.
Mantan aktor sinetron ini tidak sedang memerankan lakon untuk kejar tayang. Gubernur Jambi ini itu ditetapkan KPK menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RABBD 2018.
Zumi pada awal 2000-an kesohor di dunia perfilman. Membintangi film dan sinetron terkenal, seperti Di sini Ada Setan, Tersanjung 6, Culunnya Pacarku, dan Bawang Merah Bawang Putih.
Berkibar di dunia hiburan, Zumi banting stir mengikuti jejak sang ayah, Zulkifli Nurdin, yang pernah menjabat Gubernur Jambi selama dua periode.
Zumi mulai bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjadi Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur, Jambi, periode 2010-2015.
Memenangkan pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur 2011-2016, karier politik Zumi naik level pada 2015. Ia diusung untuk bertarung merebut jabatan yang pernah diduduki sang ayah, Gubernur Jambi.
Zumi Zola menang dan menjadi gubernur masa jabatan 2015 _2020.
Pria kelahiran Jakarta, 31 Maret 1980 itu tak hanya pintar meraih suara karena popularitasnya sebagai aktor. Prestasinya pun cukup moncer sebagai gubernur.
Ada 15 penghargaan yang Zumi raih dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jambi. Zumi adalah gubernur yang ke 20 yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kalau dihitung bersama pejabat lain seperti bupati, walikota, anggota dpr, Zumi adalah yang 350 sekian pejabat korup yang tertangkap.
Fenomena ini yang menarik untuk dikaji Apakah sebegitu jeblokkah mentalitas pemimpin2 kita yang terpilih dalam suatu sistem yang begitu mahal?
Yang lebih mengkhawatirkan dengan banyaknya pejabat yang tertangkap, akan menghilangkan efek getar dari aksi operasi tangkap tangan (ott) .Korupsi akan dianggap yang biasa. Perkara tertangkap, itu hanya karena sial saja.
Pemerintah seyogyanya segera mengefektifkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 .
Salah satu caranya memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan e_goverment. Dengan menerapkan e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset semuanya bisa dikontrol secara elektronik.
Akan hilangkah korupsi dengan cara itu? Tidak! Sekurangnya akan membatasi lahirnya Zumi baru. (*)
