MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menegaskan bakal terus memberantas korupsi di tubuh Pemprov DKI Jakarta tanpa harus marag-marah.
Sekarang saya enggak mau marah-marah lagi, pena saya sekarang lebih tajam daripada pedang, Mereka banyak anggap saya ini ‘macan ompong’. ” kata Basuki menganalogikan penanya sebagai tandatangan disposisi pemecatan pegawai. Selama ini, kata dia, PNS DKI menganggap dirinya “macan ompong”.
Hal ini disampaikannya di Semiloka Pencegahan dan Transparansi APBD DKI, di Balai Agung, Balaikota, Kamis (6/11/2014).
Ia mengaku tak lagi segan memecat maupun menjadikan staf para PNS DKI yang masih saja “bermain” dengan anggaran maupun menghambat realisasi program unggulan menuju Jakarta Baru.
Ironinya, BPKP DKI masih saja menemukan biaya-biaya suliman seperti dilaporkan ketua BPKP DKI Benny Anang Dwiyanto.Selain Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga menemukan anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI.
Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto mengatakan anggaran siluman yang ditemukan di Dinas Kesehatan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di Dinas PU DKI.
“Ada kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan di dalam APBD, tiba-tiba muncul di dalam anggaran itu sekitar 34 kegiatan dengan jumlah Rp 33,442 miliar,” kata Bonny saat menyampaikan laporannya di hadapan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua KPK Abraham Samad, di Balaikota, Kamis (6/11/2014).
Anggaran siluman dan kegiatan fiktif yang ditemukan ini jumlahnya lebih sedikit dari Dinas PU DKI. Di Dinas PU DKI, anggaran silumannya mencapai Rp 3,518 triliun dengan 252 kegiatan fiktif di APBD DKI 2014. Sementara anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.
Bersih-Bersih
“Bersih-bersih” birokrasi Pemprov DKI itu dimulainya dengan menerapkan kewajiban penyerahan dokumen harta kekayaan dimulai dari pejabat eselon IV hingga eselon I kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya, lanjut dia, KPK dapat menelusuri asal muasal harta pejabat ini dengan melakukan pembuktian harta terbalik.
“Tapi, kalau misalnya hal itu belum dapat diwujudkan, minimal DKI memulai sesuatu yang baru. Sekarang seluruh PNS pejabat eselon IV sudah harus wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Padahal aturan di KPK, LHKPN itu hanya berlaku mulai dari pejabat eselon II,” kata Basuki.
Dalam sambutannya itu, ia pun menyampaikan “kegundahannya” dalam memilih PNS DKI yang cocok menjadi pejabat DKI. Hingga kini, Basuki membiarkan beberapa posisi di Pemprov DKI kosong dan hanya diisi oleh Plt bukan pejabat definitif. Menurut dia, langkah itu lebih baik daripada menempatkan pejabat yang berpotensi korupsi.
Dalam kesempatan itu, Basuki juga meminta kepada KPK untuk menempatkan beberapa penyidiknya di Inspektorat DKI sehingga bisa langsung memantau seluruh kegiatan Pemprov DKI. Selain KPK, pihaknya juga bakal melibatkan Ombudsman untuk mencegah praktik korupsi di Pemprov DKI.
Basuki menargetkan tahun 2015 mendatang, tidak ada transaksi tunai di atas nilai Rp 25 juta di lingkungan Pemprov DKI. “Saya minta kepada auditor, tidak boleh lagi ada kebocoran pada inspektorat. Saya tidak ingin lagi mendengar Lurah, Camat, dan PNS itu diperas oleh oknum-oknum, saya harap BPKD juga bekerja lebih keras untuk transparansi anggaran,” kata Basuki.
Agar hal ini tidak terulang kembali dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun mendatang, ia menegaskan Pemprov DKI untuk segera mengoptimalkan penerapan e-budgeting. Sehingga, ia berharap keberadaan anggaran siluman dalam kegiatan fiktif itu segera dihilangkan.
“Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi (korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini,” kata Bonny.
Hingga pukul 10.45 acara Semiloka Pencegahan dan Transparansi APBD DKI masih berlangsung. Dalam acara itu turut dihadiri oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP serta sejumlah pejabat DKI Jakarta
Ketua KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait transparansi pengelolaan pajak reklame.
“Jangan lupa pengelolaan pajak reklame di DKI juga belum terbuka, Pak Ahok (Basuki),” kata Abraham Samad saat memberi “kuliah umum” kepada para PNS DKI dalam acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan di DKI Jakarta di hadapan pegawai negeri sipil (PNS) di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Hampir semua pejabat DKI menghadiri acara itu, seperti Sekda DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, Kepala Dinas P2B DKI I Putu Indiana, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi, dan lainnya. Selain Samad dan Basuki, pejabat BPKP dan BPKP DKI juga menyampaikan materi mereka mengenai transparansi anggaran di Pemprov DKI. (Ais)
