Australia akan menyediakan bantuan keuangan senilai 80-juta dolar untuk negara-negara tetangganya di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, guna membeli vaksin apabila nanti sudah terbukti ampuh dan direstui Badan Kesehatan Sedunia – WHO.
Untuk rakyat Australia, pemerintah akan memberikan pelayanan cuma-cuma kepada setiap warga yang bersedia menjalani vaksinasi, tanpa mewajibkan mereka, sebagaimana selama ini setiap orang yang ingin menjalani pengujian Covid-19 dapat melakukannya tanpa biaya sepeser pun.
Bahkan kini sedang dipertimbangkan untuk mempermudah dan sekaligus menjaga keselamatan semua pihak yang bersangkutan dalam pelayanan vaksinasi, yakni dengan melakukannya tanpa peserta harus keluar dari mobil.
Selama ini pun tata-cara ini telah diberlakukan dalam pengujian Covid-19 yang diselenggarakan di lapangan-lapangan parkir pusat-pusat pertokoan, dan warga tidak perlu keluar dari mobil, karena yang melakukan pengambilan contoh dari lubang hidung dan tenggorokan, mendatangi warga yang ingin menjalani pengujian. Hasilnya dikirim lewat pesan singkat/SMS umumnya dalam jangka waktu 72 jam.
Akan tetapi, niat pemerintah Australia untuk ikut membeli vaksin yang kini kabarnya sudah diambang ketuntasan yang dikembangkan oleh Universitas Oxford di Inggeris, sebanyak 25 juta dosis (sesuai dengan jumlah penduduk di Australia), mendapat tantangan baru.
Tiga petinggi gereja – Gereja Angklikan, Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks di Australia – telah menyuarakan ketidaksediaan mereka untuk divaksinasi dengan penawar yang dikembangkan dan dibuat di Inggeris itu, karena dikatakan mengandung “sel janin yang digugurkan dalam tahun 1972.”
Petinggi Gereja Katolik Australia mengatakan, meski tidak akan “menggoyangkan jari telunjuknya” (artinya melarang) kalau ada warga Katolik yang bersedia diberi vaksin itu, namun ia sendiri akan menunggu sampai ada vaksin yang lebih “halal” sebelum menerima vaksinasi. Lain halnya kalau memang sampai tidak ada vaksin lain.
Ketiga pemimpin gereja tersebut mendesak agar Perdana Menteri Scott Morrison berusaha mendapatkan vaksin yang tidak punya masalah etika dalam pengembangan dan pembuatannya, kalau memang vaksin seperti itu tersedia. Selama ini diperkirakan ada 160 upaya pengembangan vaksin Covid-19 yang diselenggarakan di berbagai negara.
Mereka juga menghimbau agar pemerintah Australia jangan sampai mewajibkan warga menjalani vaksinasi dengan vaksin yang sedang digarap di Oxford, Inggeris, itu. Melainkan menjamin bahwa tidak akan ada yang bakal dirugikan sekiranya tidak bersedia divaksinasi.
Meski mengakui bahwa racikan yang dipermasalahkan itu pada hakikatnya adalah sisa dari sel janin pengguguran kandungan secara sukarela sekian puluh tahun silam, namun mereka mengatakan tetap saja akan muncul masalah nurani bagi sementara kalangan penganut agama.
PM Morrison, dalam keterangan kepada media mengungkapkan keinginannya agar vaksin virus corona tersebut sedapat mungkin diwajibkan, antara lain dengan cara-cara mendorong warga serta langkah-langkah lain yang akan membujuk orang agar bersedia divaksinasi.
Menteri Kesehatan Australia, Greg Hunt, lebih tegas lagi dan mencanangkan berbagai kemungkinan terhadap mereka yang tidak bersedia divaksinasi, apabila nanti sudah tersedia vaksin yang memenuhi syarat. Misalnya dengan menghentikan bansos atau tidak mengizinkan orang tua mendaftarkan anaknya ke tempat penitipan anak.
Katanya, “Pemerintah akan mempertimbangkan ‘tidak vaksinasi tidak ada fasilitasi”, “tidak vaksinasi tidak ada bansos”. (Nuim Khaiyath, mantan penyiar radio ABC tinggal di Melbourne)
