Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) –  Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional. Libur nasional pada hari H dimaksud berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.

“Baru saja siang tadi saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Presiden selepas peninjauan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6) sore.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, seperti dikutip dari http://www.kemendagri.go.id, libur nasional yang ditetapkan Pemerintah pada hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih.

“Memperhatikan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2017 itu memang ada Keputusan Presiden yang menyatakan sebagai Hari Libur Nasional, karena di Undang-Undang juga mengatur begitu pilkada itu hari libur atau hari yang diliburkan,” kata Bahtiar.

Diungkapkan, keputusan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional dilakukan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon kepala daerah sesuai dengan aspirasinya. Ia mencontohkan jutaan masyarakat Jawa Barat, baik di Depok, Bogor hingga Bekasi banyak yang bekerja di Jakarta.

“Bayangkan kalau tanggal 27 Juni dia tidak diliburkan, bagaimana dia. Pagi dia harus bekerja ke Jakarta kan waktunya terbatas. Kalau keluar masuk ke Jakarta kan paling tidak butuh waktu 3 sampai 5 jam. Saya kira tujuannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,” kata Bahtiar.

Pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada serentak 2018), digelar di 171 daerah akan menunaikan hak pilihnya. ***(eank)