Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menyoroti soal lelang Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

“Untuk menepis adanya anggapan atau istilah ‘Putra Mahkota’, ‘Putri Mahkota’, Bupati harus bisa memanfaatkan pelaksanaan open bidding yang sedang dilaksanakan kali ini untuk membuktikan bahwa isu atau istilah itu tidak ada, ” ujar Nuzul Rachdy, di ruang kerjanya, Kamis (4/11/2021).

Meskipun dirinya tak percaya adanya kabar tersebut, namun keterbukaan haruslah dilakukan. “Makanya dalam proses open bidding ini Saya berharap bisa dilakukan lebih profesional, transparan dan tentunya sesuai aturan. Open bidding ini kan salah satu alat ukur kualitas seseorang layak tidaknya duduk jadi pimpinan SKPD, ” jelasnya.

Dikatakan Nuzul , dengan menganut istilah The Right Man at Tbe Right Job yakni
Pejabat yang kapabel, ditempatkan di tempat yang sesuai kapasitasnya. Ia mencontohkan pelaksanaan open bidding di Indramayu yang rupanya warga Kuningan bisa menjadi Kepala SKPD di Pemerintahan Indramayu.

” Itu berarti di Indramayu bukan berarti tidak ada SDM, namun berdasarkan hasil penilaian yang obyektif. Jangan sampai open bidding dilakukan tapi hasilnya malah tidak sejalan dengan proses open bidding tersebut, istilahnya hanya untuk menggugurkan proses saja, ” jelasnya.

Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyebutkan pelaksanaan open bidding jabatan kepala SKPD di enam posisi sedang dilaksanakan prosesnya sejak tanggal 1 Nopember ini.
“Nanti ada 9 tahapan seleksi yang akan kita lakukan. Waktunya dari tanggal 1 Nopember, diharapkan nanti tanggal 17 Desember bisa dilaksanakan pelantikan pejabat baru, ” jelas Dian. (Dien)