MIMBAR-RAKYAT.com (Tebing Tinggi) – Baru 11 hari dilantik, tepatnya sejak 16 September 2019, DPRD TebingTinggi sudah dua kali menerima gelombang massa untuk mengajukan aspirasi mereka.
Pertama pada Jum’at (20/9), ketika unjuk rasa dilakukan Aliansi Pemuda Nusantara menyalurkan aspirasi tentang kebakaraan hutan yang mengakibatkan asap dan masalah listrik yang sering padam di kota Tebing Tinggi.
Unjuk rasa kedua, Jum’at (27/9) , gelombang demonstrasi lebih banyak massa nya sekitar ratusan orang.
Saat bertemu pengunjuk rasa itu, hampir semua anggota DPRD kota TebingTinggi ikut menjumpai massa yang mengatas namakan Mahasiswa dan Pemuda Tebing Tinggi Bersatu yang di kordinir oleh Ganda Prayogi.
Massa yang berorasi di depan kantor DPRD dan kantor Kota Tebing Tinggi mengajukan delapan point tuntutan.
Mereka mendesak DPR-RI melakukan pembahasan ulang terhadap pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU ketenagakerjaan, serta mendesak pengesahaan RUU Penghapusan kekerasan seksual.
Salah seorang orator juga meminta agar pemerintah mendukung proses demokratisasi di Indonesia serta menghentikan penangkapan aktivis dan jurnalis di beberapa wilayah.
Mereka juga menuntut negara agar mengusut para pelaku perusak lingkungan, serta dalam menyampaikan aspirasi terakhir yaitu mengutuk tindakan pelanggaran HAM dan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.
Menanggapi hal itu, ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Basyarudin Nasution mengatakan, semua aspirasi akan ditampung dan akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“DPRD merupakan rumah rakyat, rumah kita bersama, kami wajib menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Tterima kasih telah mengunjungi DPRD dalam menyampaikan aspirasinya, kita akan kawal dan akan menyampaikan ke pusat.,” kata Ketua DPRD kota TebingTinggi.
Sedangkan Walikota TebingTinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan menyatakan, perwakilan dari mahasiswa akan dibawa ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya.
“Siapkan dua orang perwakilan mahasiswa, biar dibawa ke pusat untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk tulisan atau surat resmi, ” kata Walikota dalam unjuk rasa yang berlangsung damai dari awal hingga akhir.(al/arl)
