CNN memberitakan Sabtu tengah malam, dipastikan Pilpres AS 2020 dimenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Kakek tua itu menjadi presiden AS ke-46, sebagai presiden tertua pada periode pertamanya.
Joe Biden lahir pada 20 November 1942 dan tahun ini ia genap berusia 78 tahun.
Lalu, apa yang bisa diharapkan dari Joe Biden yang sudah uzur ini, bagi dunia secara umum, dan khususnya rakyat AS?
Apakah langgam geopolitik dan ekonomi global berubah seketika? Dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia? Barangkali, pertanyaan ini menarik diulas, karena bagaiamana pun, negara AS sebagai super power akan tetap sebagai penentu arah politik global.
Kemenangan Demokrat atas Republik sebetulnya suatu perputaran kekuasaan yang normal terjadi di AS.
Kedua parpol yang mendominasi politik AS itu selalu bergantian dalam memimpin negaranya. Periode lalu dipimpin oleh Republik, periode ini berganti dipimpin oleh demokrat.
Hanya saja, tidak lazim pergantian presiden itu hanya satu periode. Terakhir terjadi pada Pilpres 1992, dimana George Bush senior kalah pada Bill Clinton, untuk masuk periode keduanya Bush.
Dampak Global
Model politik AS itu ada dua: Conservatif yang diwakili Partai Republik dan Moderat yang diwakili Demokrat.
Dua-duanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Itulah sebabnya, kebijakan Politik AS selalu yang terbaik, karena ada bandul politik yang saling bersaing dan saling mengisi kekurangan masing-masing, sehingga menguntungkan bagi warganya.
Republik yang konservatif sangat konsen dengan nasionalisme.Melihat dari sudut pandang: Bila kepentingan dalam negeri aman, maka luar negeri akan hormat. Sedangkan Demokrat berpandangan: Kita harus baik kepada semua negara, agar kepentingan dalam negri aman. Dua-duanya tujuanya baik: bagi kebaikan warga negara AS.
Dari dua sudut pandang tersebut, kebijakan ekonomi AS juga memiliki pola yang berbeda antara Demokrat dan Republik.
Kebijakan fiskal yang dipimpin Demokrat lebih mengutamakan kesejahteraan warganya. Seperti tunjangan kesehatan, hari tua, pemotongan pajak.dll. sedangkan kebijakan fiskal Republik lebih banyak diarahkan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus bisa menggerakkan kegiatan ekonomi yang seluas-luasnya, termasuk memproteksi diri dari kekuatan ekonomi asing.
Bila dilihat dari kepentingan pebisnis atau kapitalis, presiden dari Republik adalah sandaran yang nyaman. Seringkali kebijakan moneter dijadikan sebagai instrumen untuk menggairahkan ekonomi sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Itu sebabnya, pada masa pemerintahan Trump, pertumbuhan ekonomi AS melonjak tinggi.
Berbeda dengan presiden dari Demokrat, kebijakan moneternya tidak direkayasa untuk pertumbuhan ekonomi semata, melainkan untuk stablisasi harga barang dan jasa guna menjamin kesejahteraan rakyatnya. Yang diutamakan bukan kapitalisasi, tetapi kesetaraan dan keadilan sosial, melalui tunjangan sosial.
Lalu bagiamana hubungannya dengan Indonesia?
Gaya politik Demokrat yang moderat, akan mengurangi ketegangan antara Tiongkok dengan AS, sehingga perang dagang yang selama presiden Donal Trump meninggi akan berkurang.
Barangkali kondisi inilah yang harus diperhatikan Indonesia. Perang dagang telah mengurangi perdagangan luar negri Indonesia. Apabila, perang dagang itu mulai reda, maka peluang perdagangan Indonesia semakin positif.
Indonesia cukup konsisten dengan politik luar negrinya: bebas dan aktif. Bersahabat dengan semua negara. Apabila kita terus meningkatkan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang akan kita perdagangkan, maka peluang kita akan semakin baik. Sehingga yang perlu kita benahi dalam menyambut presiden baru AS ini adalah: Menciptakan iklim demokrasi yang sehat dalam negri, iklim berusaha yang kompetitif, serta selalu meningkatkan nilai barang / jasa komperatif. Maka keterpilihan Joe Biden menjadi presiden AS ke 46 adalah kabar baik bagi Indonesia. ***
- (Anthon Sihombing adalah politisi senior dari mulai Sekber Golkar. Pernah sebagai anggota Komisi III dan IV DPR RI, Ketua pengurus Pelaut Indonesia di Eropa, Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya dan Waksekjen Depinas SOKSI, ketua Komisi Tinju Indonesia, dll)
