Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial sebagai pedoman pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Arahan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan pejabat tinggi Kemensos di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Kamis (9/10/2025). “Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun kementerian sosial di bawah (kepemimpinan) Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul, seperti dikutip dari kemensos.go.id.
Dalam arahannya; Pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan. Kedua dia juga menekankan kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program sosial dapat lebih efektif dan saling mendukung.
Ketiga, Kementerian Sosial diarahkan untuk mengembangkan care economy melalui pelibatan caregiver terlatih. Menurut Gus Ipul, anak-anak muda bisa didorong untuk memiliki keterampilan merawat lansia dan anggota keluarga rentan, sehingga lahir peluang kerja baru sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Praktiknya sederhana, anak-anak itu diajari untuk menjadi pendamping dengan memiliki keterampilan, karena ternyata banyak keluarga yang memiliki orang tua, anaknya tidak punya kesempatan memberikan perhatian dan perawatan. Maka bagi anak-anak yang terlatih ini ada kemungkinan pekerjaan baru,” jelas Gus Ipul.
Kebijakan keempat adalah memperluas kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan filantropi. “Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial, sudah mulai. Ingat ya saya ingin skalanya diperluas itu,” kata Gus Ipul.
Selain itu kelima, peningkatan kompetensi serta kesejahteraan pilar-pilar sosial juga menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang telah diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“PPPK sudah diangkat tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam,” kata Gus Ipul.
Arahan keenam, Mensos Gus Ipul juga menekankan pentingnya penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, dan peranan kartu kesejahteraan. Hal ini dibarengi dengan penguatan unit layanan sosial sebagai pusat keunggulan (center of excellence), termasuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit layanan di lingkungan Kemensos.
Selanjutnya, Integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga turut menjadi prioritas. Gus Ipul menargetkan pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan memperkuat.
“Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegas Gus Ipul.
Kebijakan strategis terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat, yang menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.
Dengan sembilan arah kebijakan tersebut, Kemensos menegaskan komitmen menjawab kebutuhan masyarakat, dan memastikan capaian nyata satu tahun kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.***(edy)
