Tuesday, August 21, 2018
Home > Hukum

Hampir Pasti, Salah Satu Pejabat Jadi Tersangka Baru Kasus Faktur Pajak

Mimbar-Rakyat.Com (Jakarta) - Kejaksaan Agung kantongi satu calon tersangka baru dari unsur Pejabat Pajak dalam kasus dugaan suap dalam penjualan faktur pajak dari 2007-2013. "Dari unsur penerima suap. Insya Allah, bulan ini sudah dapat ditetapkan (tersangkanya)," kata Direktur Penyidikan pada Pidana Khusus Warih Sadono, di Kejagung, Senin (20/8) Dia masih malu-malu menyebutkan

Read More

Infrastruktur Asian Games, Kajati DKI: Semua Aman dan Tidak Ada Masalah

MIMBAR-Rakyat.Com (Jakarta) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Tony Tribagus Spontana menegaskan semua proyek renovasi dan infrastruktur untuk Asian Games XVIII, yang dikawal oleh Tim TP4D sudah selesai dan clear. "Semua proyek yang dikawal TP4D aman dan tidak ada masalah," katanya saat dihubungi oleh M-R. Com terkait persiapan infrasfruktur Asian

Read More

Hari Kemerdekaan, 102.976 Napi Mendapat Remisi

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi (potongan hukuman) kepada 102.976 narapidana (Napi), yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan. Dirjen Pemasyarakatan

Read More

Waja Berikan Maskot Asian Games ke Jaksa Agung Brunei

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Wakil Jaksa Agung (Waja) Arminsyah memberikan Maskot Asian Games, yang akan dibuka pada Sabtu (18/8) kepada Jaksa Agung Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Hoirul Arni bin Haji Abdul Majid. Selain itu, berharap Kontingen Brunai dapat berkiprah dan berpartisipasi dalam Pesta Olahraga se-Asia. Pernyataan ini disampaikan Arminsyah mewakili Jaksa Agung

Read More

657 Hakim Diusulkan Diberikan Sanksi

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Sejak berdiri hingga Juni 2018, Komisi Yudisial (KY) telah mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 657 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Rekomendasi sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan melalui proses Sidang Pleno Anggota KY. "Saat masih diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2004, fase 2005-2011

Read More

Alihkan Satelit Garuda ke Inggris Secara Ilegal, MAKI Laporkan PT PSN ke Jaksa Agung

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melapor kepada Jaksa Agung tentang dugaan korupsi dalam Pengalihan Spektrum L-Band Satelit Garuda Orbit 123 Bujur Timur dari PT Pasific Satelit Nusantara (PSN) secara ilegal kepada perusahaan Inggris Inmarsat, sejak 2006-2015. Dugaan kerugian negara sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara

Read More

KY Telah Bekali Pelatihan 1. 655 Hakim

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Sebagai upaya penaatan kode etik, maka Komisi Yudisial (K) terus meningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada hakim. Menurut Juru bicara KY Farid Wajdi, hakim perlu memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan dan tindakan mereka, maka perlu pendidikan bagi hakim

Read More

Kasus Faktur Pajak KPP Madya Gambir, Dirdik: Masih Disidik

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan suap dalam penjualan faktur pajak dari 2007-2013 tidak pernah di-SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). "Masih Dik (disidik). Tidak ada yang dihentikan," tegas Direktur Penyidikan pada Pidana Khusus, Kejagung Warih Sadono menjawab pertanyaan, di Jakarta, Selasa (14/8). Namun, Warih enggan menjelaskan lebih lanjut, sebab

Read More

Lima Bulan Disidik, Berkas Perkara Batubara PLN Jalan di Tempat

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI tak kunjung melimpahkan berkas perkara Kokos Leo Karim dan Khairil Wahyuni ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal, berkas perkara dugaan korupsi dalam penggadaan batubara PLN, di Muara Enim, Sumsel kerugian negaranya mencapai Rp 477 miliar. Belum lagi, dugaan penjaminan kontrak pada salah bank pelat merah

Read More

Hartono Karjadi Jadi Tersangka di Bali, Tim Kuasa Hukum Minta Bareskrim Ambilalih Perkara

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Tim Kuasa Hukum Hartono Karjadi meminta perlindungan hukum kepada Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmatono. Permohonan perlindungan hukum diajukan terkait dugaan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tidak diikuti dengan adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang ditembuskan kepada Terlapor sebagaimana disyaratkan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015. "Surat permohonan

Read More

Setelah Asian Games, Kasus Dana SEA Games XXIX Naik ke Penyidikan?

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Sudah lima bulan diselidki, Kejaksaan Agung masih malu-malu untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus penggunaan dan pengelolaan dana keberangkatan kontingen Indonesia pada SEA Games XXIX Malaysia, 2017. Diduga lambannya penanganan kasus itu juga guna mensukseskan penyelenggaraan Asian Games, yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Sementara, penyelenggara adalah

Read More

Kasus BMG Pertamina, Bayu Kristanto Tuding Karen Pelaku Sesungguhnya

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Mantan Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan dituding pelaku sesungguhnya kasus Pertamina. "Karena dia yang menjual aset, tapi nol hasilnya," kata Bayu Kristanto. "Saya merasa menjadi korban (dari perbuatan Karen)," tegas Bayu Kristanto, tersangka kasus Pertamina dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Masker Manta Gummy (BMG) Australia, 2009, Rabu

Read More

Kasus Bank Mandiri CBC Bandung, Kejagung Sita Tiga Mobil Mewah

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kejaksaan Agung menyita tiga mobil mewah keluaran terakhir, milik terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri CBC Bandung senilai Rp 1,83 triliun, Rony Tedi, Selasa (7/8) malam. "Benar, tim penyidik telah sita tiga kendaraan mewah terkait kasus Bank Mandiri Bandung," kata Direktur Penyidikan pada Pidana Khusus Warih Sasono saat dikonfirmasi

Read More

Penyidikan Kasus Anjag Piutang Antara PT KII dengan PT PANN Jalan di Tempat

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Sudah dua bulan lebih ditetapkan tersangka, namun berkas perkara empat tersangka kasus perjanjian jual-beli piutang (anjag piutang) antara PT Kasih Industri Indonesia (KII) dengan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) masih jalan di tempat. "Masih dalam proses pemberkasan. Tidak benar, berkasnya tidak serius dituntaskan," tegas Direktur Penyidikan pada

Read More

Kantongi Tersangka Dapen PT PKT, Kejagung: Tinggal Tunggu Audit BPKP

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kejaksaan Agung sudah mengantongi para tersangka kasus Pengelolaan Dana Pensiun (Dapen) PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2011-2016. "Kita tinggal tunggu audit kerugian negara dari BPKP, maka kita akan tetapkan tersangkanya," kata Direktur Penyidikan pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung Warih Sadono, di Kejagung, Senin (6/8). Ketentuan audit dari lembaga negara

Read More

KY Imbau Hakim Jaga Independensi di Tahun Politik 2019

MIMBAR.RAKYAT.Com (Jakarta) - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Yudisial (KY) mengimbau agar hakim dapat terus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan perilaku kedinasan (tugas yudisialnya) maupun perilaku di luar tugas kedinasannya. Sesuai ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) , menurut Juru bicara KY Farid Wajdi, hakim tidak boleh

Read More

Tiada Batas Waktu PK dan Grasi Aman Abdurrahman, Jampidum: Tunggu Pengadilan dan LP

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kejaksaan belum dapat mengeksekusi mati terpidana terorisme Oman Rochman alias Aman Abdurraham alias Abu Sulaiman, karena belum diketahui akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dan Grasi. "Kita tunggulah perkembangan. Dia kan punya hak untul itu (PK) dan grasi)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad, di Jakarta,

Read More

KY Usul 30 Hakim Dikenakan Sanksi

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Komisi Yudisial (KY) mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 30 orang hakim dari 18 berkas laporan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Rekomendasi didominasi sanksi ringan, dengan pelanggaran KEPPH berupa bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri," kata Juru

Read More

792 Kasus Hakim Nakal Dilaporkan ke KY pada Semester I/2018

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 659 surat tembusan pada Semester I Tahun 2018. Laporan tersebut disampaikan secara langsung ke Kantor KY sebanga149 laporan), Kantor Penghubung KY ataupun melalui jasa pengiriman surat (530 laporan), pelaporan

Read More

Selamatkan Frekuensi Indonesia Kembali ke Kedaulatan Indonesia

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Forum Penegakan Hukum dan Penyelamatan Aset Negara (FPHPAN) mengajak masyarakat untuk selamatkan Frekuensi Indonesia kembali ke Kedaulatan RI. Sikap ini sebagai jawaban atas dinamika keadaan Indonesia terakhir ini, yang berkaitan dengan dilepasnya atau dijualnya aset aset negara serta semakin terpuruknya ekonomi di Indonesia dan meningkatnya utang luar negeri. "Seperti

Read More

Objek LP Bareskrim, Kuasa Hukum Tomy Winata: Penggelapan Sertifikat Jaminan Utang PT GWP

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Tim kuasa hukum Tomy Winata menyatakan tidak benar, jika di antara Hartono Karjadi dengan Tomy Winata tidak ada hubungan hukum. "Karena kedudukan Tomy Winata sebagai pemegang piutang menggantikan kedudukan Bank CCB, jelas memiliki hubungan hukum dengan Hartono Karjadi," kata Desrizal, anggota tim kuasa hukum Tomy Winata kepada wartawan,

Read More

Gugatan Sengketa Pilkada Kota Bekasi, Iqbal Daud Hutapea: Tak Penuhi Unsur UU No. 10/2016

Mimbar-Rakyat (Jakarta) - Sidang pertama gugatan sengketa hasil Pilkada Bekasi Kota digelar, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (27/7). Gugatan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Bekasi diajukan oleh pemohon pasangan calon (Paslon) nomor urut dua Drs.Nur Supriyanto-Drs.Ady Firdaus dengan termohon, adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bekasi. Agenda adalah pembacaan permohonan pemohon yang

Read More

Hindari Kasus Hukum Buruh Migran, Jaksa Agung: Kontrak dengan Majikan Libatkan Agen/Penyalur

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Jaksa Agung M. Prasetyo menyarankan agar kontrak kerja antara pekerja WNI dan Buruh Migran dengan majikan yang dilakukan di KBRI, di Singapura dapat melibatkan agen/penyalur sehingga dapat ikut bertanggungjawab ketika pekerja migrant dirundung masalah. Saran ini disampaikan Jaksa Agung saat mengunjungi Konsuler KBRI di Singapura usai menghadiri pertemuan Jaksa

Read More

Kasus Pembobolan Bank Mandiri Solo Rp 472 Miliar Jilid 2 Segera Diterbitkan Sprindik Baru

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kejaksaan Agung isyaratkan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan pembobolan Bank Mandiri Surakarta oleh PT Central Steel Indonesia (CSI) sebesar Rp 472 miliar. "Usulan diterbitkan Sprindik kasus sudah diusulkan oleh tim penyidik," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M. Adi Toegarisman saat ditanya wartawan, di

Read More

Alasan MA Kabulkan PK para Terpidana, Kejagung SP-3 Kasus Bioremediasi atas nama Eksekutif CPI Alexia Tirtawidjaja

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) berkas perkara Proyek Bioremediasi milik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) senilai 270 juta dolar AS, di Duri, Riau atas nama Alexia Tirtawidjaja (AT). "Benar, kita telah terbitkan SP 3 atas nama tersangka AT," kata Direktur Penyidikan pada Pidana Khusus,

Read More

Prapid Kasus Dana Hibah Sumsel Ditolak, MAKI Laporkan Penyidik ke Komjak

Mimbar-Rakyat (Jakarta) - Kejaksaan Agung menyambut baik putusan Hakim Pra-Peradilan (Prapid) Kris Nugroho, yang menolak gugatan LSM MAKI terkait penanganan kasus Dana Hibah Sumsel. "Kita sambut baik putusan Hakim Prapid yang memutus perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman, di Kejagung, Selasa

Read More

HUT Adhyaksa, Maruli H dan Iqbal Apresiasi Langkah Serta Kebijakan Jaksa Agung

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) - Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung mengapresiasi langkah dan kebijakan Jaksa Agung M. Prasetyo, dalam penegakan hukum dan keadilan. "Semua sudah berjalan dengan baik," kata Maruli saat diminta pendapatnya terkait Peingatan Hari Bhakti Adhaksa ke-58, yang diperingati, di Lapangan Kejaksaan Agung, Senin (23/7). Tentang masih adanya kekurangan,

Read More

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru