Thursday, June 20, 2019
Home > Berita > Terancamkah demokrasi di Australia? Oleh Nuim Khaiyath

Terancamkah demokrasi di Australia? Oleh Nuim Khaiyath

Ilustrasi - Benua Australia.

MIMBAR-RAKYAT.com (Melbourne) – Tidak berlebihan kalau disimpulkan bahwa sejak beberapa waktu ini banyak kalangan yang gempar di Australia, karena merasa salah satu pilar terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di benua terkering di dunia ini, yaitu demokrasi, tiba-tiba terancam.

Patut diketahui, demokrasi di Australia ini dianggap sakral, hingga penghayatan terhadap apa yang suka disebut sebagai “the fourth estate” alias lembaga ke-4 (3 di antaranya adalah yudikatif, legislatif dan eksekutif) – yakni jurnalisme, dan kebebasan jurnalis dalam berkaya, harus tanpa hambatan dan pemasungan.

Tahu-tahu Polisi Federal Australia melakukan dua penggrebekan nyaris secara beruntun.

Awalnya pada Selasa 4 Juni kediaman wartawati sebuah media komersial Australia di ibukota Canberra, digrebeg selama tujuh  jam. (Laporan-laporan menyebutkan sampai-sampai laci tempat ia menyimpan pakaian dalamnya pun diperiksa, begitu juga tungku tempat ia memanggang daging).

Sehari kemudian giliran stasiun pusat Badan Siaran Australia – ABC – didatangi sejumlah petugas cyber kepolisian federal yang selama delapan jam memeriksa dan merekam banyak bahan yang pernah disiarkan oleh ABC.

Kedua pihak yang dirazia dikatakan telah menyiarkan butir-butir sangat rahasia yang seharusnya tertutup bagi umum.

Agar diketahui wartawati Annika Smetrhurst dalam bulan April 2018 mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Australia telah membahas apa yang disebut oleh Annika sebagai “kewenangan-kewenangan sangat keras” untuk memungkinkan Direktorat Sinyal Australia untuk pertama kalinya memata-matai warga di negara ini.

Tidak lama kemudian seorang penyiar radio swasta di Sydney juga diberitahu oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa ia juga akan menjadi sasaran penyelidikan untuk mengetahui siapa sumber yang telah membocorkan keterangan rahasia kepadanya mengenai penghadangan perahu-perahu yang mencoba membawa pencari suaka secara ilegal ke Australia.

Kemudian pada hari Rabu 6 Juni,  kantor pusat ABC didatangi sejumlah tenaga ahli dari kepolisian federal Australia, yang selama delapan jam memeriksa database yang bertalian dengan suatu siaran yang dipancarkan ABC dalam tahun 2017 mengenai “sinyaliran merisaukan bahwa pasukan khusus Australia telah bertindak di luar ketentuan dalam operasi di Afghanistan.”

Kedua kejadian razia ini ditanggapi dengan keras bukan saja di Australia melainkan juga di sejumlah negara lain.

Tidak sedikit pengamat di Australia yang bukan saja mengaku cemas dengan “aksi” baru kepolisian federal Australia ini, melainkan juga menyimpulkan bahwa ini adalah suatu bentuk upaya pemasungan terhadap jurnalis/wartawan yang pada gilirannya mengancam demokrasi di Australia.

Selama ini wartawan Australia memang dikenal sangat “garang” dalam pemberitaannya.

Ketika suatu kali, dalam tahun 1980-an, Presiden Suharto mengeluh karena kerasnya pemberitaan oleh wartawan Australia mengenai ketatnya pengawasan kebebasan berpendapat di Indonesia dan kesewenangan penguasa serta sanak keluarga dan kroni-kroninya, Perdana Menteri Australia (waktu itu) Bob Hawke mengatakan, “Tuan Presiden, kalau saya bisa mengendalikan media di Austraia maka saya akan menjadi manusia paling bahagia di dunia.”

Menarik adalah kenyataan bahwa sesuatu razia yang dilakukan kepolisian di Australia, baik pada tingkat negara bagian maupun di tataran federal, harus dibekali dan dilindungi dengan “warrant”, yaitu surat izin dari pengadilan, yang biasanya diperoleh pihak berwenang dengan mnengajukan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak kehakiman.

Tidak tahu rencana razia

Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Scott Morrison mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai rencana razia tersebut dan bahwa itu sama   sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah melainkan murni merupakan keputusan kepolisian federal Australia yang bertindak otonom. Dan kepolisian federal menegaskan tidak ada yang berada di atas hukum.

Namun banyak pengamat di Austalia yang tidak yakin, dan dengan cara menyindir mereka mengatakan (seraya bertanya sinis) kenapa segala razia itu dilakukan sesudah pemilu berakhir (tanggal 18 Mei lalu)?

Maksudnya barangkali, kalau itu dilakukan sebelum pemilu maka besar kemungkinan rakyat pemilih akan berang dan menghukum partai-partai pemerintah dengan memberikan suara kepada partai oposisi.

Menariknya, sudah santer terdengar keberangan dari sejumlah senator Australia yang geram dengan perlakuan pihak kepolisian terhadap media yang mereka anggap dapat membahayakan demokrasi. Beberapa senator juga mencanangkan maksud akan mengajukan rancangan undang-undang untuk melindungi lebih ketat lagi kebebasan media dalam perannya sebagai “mata dan telinga” rakyat.

Pimpinan ABC sangat garang dalam membela para wartawannya dan berjanji tetap akan berdiri bersama para wartawannya tanpa rasa takut dan tanpa pilih kasih apabila itu menyangkut kepentingan masyarakat.

Ada pandangan di Australia bahwa ketika pemerintah mengaku sesuatu adalah demi kepentingan “nasional” maka itu belum tentu juga merupakan kepentingan masyarakat / publik. Nasional dapat ditafsirkan lebih condong ke kepentingan pemerintah.

Seorang akademisi dari sebuah perguruan tinggi di Australia menyimpulkan, “Apabila media mengaku berbicara atas nama bangsa, yakni dari dan untuk rakyat, namun sebaliknya terlihat berbicara untuk pemerintah, maka media itu tidak dapat mengaku memiliki kemandirian berpikir dan bertindak.”

Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru