MIMBAR-JAKARTA.com (Jakarta) – Produksi sampah di DKI Jakarta terus meningkat dan kini diperkirakan mencapai 6.000 ton per hari dan Pemda DKI belum mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi tempat pembuangannya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyatakan, pihaknya masih akan bertumpu pada tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, sambil menunggu pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF) yang baru akan dimulai tahun 2016.
Angka 6.000 ton per hari itu, menunjukkan jumlah dua kali lipat target yang tertuang dalam kontrak kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya, sebagai pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang, yakni 3.000 ton per hari.
Sesuai kontrak kerja sama yang berlaku 15 tahun hingga 2023 itu, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ditargetkan 4.500 ton per hari pada empat tahun pertama kerja sama.
Terhitung mulai 2012 atau tahun kelima sejak kerja sama, sampah yang dibuang ditargetkan turun jadi 3.000 ton per hari, dan 2.000 ton per hari sejak tahun kesembilan, demikian tercantum dalam laman nationalgeorgraphic.co.id.
Ini merupakan kerja berat, karena selain risiko penimbunan dan pengolahan lebih berat, peningkatan sampah berdampak bagi keuangan DKI Jakarta. Setiap tahun, Ibu Kota harus mengeluarkan ratusan miliar rupiah untuk membayar biaya pengolahan sampah (tipping fee) dan biaya sosial warga sekitar TPST.
Ahok menambahkna, sebenarnya Jakarta memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) di Sunter, Jakarta Utara. Namun, TPA tersebut tidak dapat diandalkan karena keterbatasan lahan. “Terlebih, Sunter menjadi salah satu tempat lokasi pembangunan ITF, selain Cakung Cilincing, Duri Kosambi dan Marunda,” katanya.
Ahok menambahkan, rencana pembangunan ITF akan diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan juga menunggu mekanisme penyertaan modal pemerintah (PMP) yang baru bisa dilaksanakan pada 2016.
Gubernur menyatakan, biaya pembangunan satu unit ITF diperkirakan sekira Rp 1,2 triliun.
Pada kesempatan lain Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas mengutarakan pihaknya akan mempercepat pembangun intermediate treatment facilities, di Marunda dan Sunter, Jakarta Utara.
“Juga akan dibangun bank-bank sampah dan pengolahan skala kecil baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Tujuannya, mengurangi volume sampah ke TPST Bantar Gebang,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, minggu ini, terlibat polemik terkait sampah di Bantar Gebang, Bekasi, melibatkan DPRD Bekasi dan dua pengelola TPST Bantar Gebang, Bekasi.
Perseteruan dengan DPRD Bekasi berawal dari tudingan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut adanya pelanggaran penjanjian dari Pemkot Bekasi soal TPS Bantar Gebang. Karena itu, Komisi A DPR Kota Bekasi berencana memanggil Ahok.
Konflik tak kalah peliknya juga terjadi dengan pengelola TPST Bantar Gebang, Bekasi, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energi Indonesia (NOEI). Ini melebar akibat tudingan Ahok yang menyebut adanya penyelewengan anggaran dana Rp 400 miliar lebih oleh PT Godang Tua Jaya.
Akibat perseteruan itu, sejumlah orang sempat menghadang truk sampah DKI yang akan menuju TPST Bantar Gebang. Akibatnya, 6.500 ton sampah tertahan dan terbengkalai sementara DPRD DKI mengingatkan agar Jakarta jangan sampai menjadi lautan sampah.
Kini, truk itu sudah boleh melaju lagi ke Bantar Gebang, tapi hingga kini disebutkan belum ada solusi tentang sampah Jakarta itu. (arl)
