Tuesday, September 24, 2019
Home > Berita > Presiden Duterte “No Drug” dan Sudah 2.400 Orang Tewas

Presiden Duterte “No Drug” dan Sudah 2.400 Orang Tewas

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Dalam kampanye sebelum menjabat presiden ia mengatakan akan membunuh anaknya bila terlibat kasus narkoba. (tribunews)

MIMBAR-RAKYAT.com (Manila)  –  Sejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan perang terhadap kriminalitas dan Narkoba, sudah lebih dari 2.400 orang tewas diterabas timah panas, 900 orang di antaranya menemui ajalnya dalam operasi  kepolisian.  

Rasa ngeri tumbuh di mana-mana dan kepada siapa saja. Sosok mayat sopir taksi Eric Sison (22)  dibiarkan terbaring dalam sebuah peti di kawasan kumuh Manila bersama seekor ayam. Ayam itu secara simbolis ditempatkan untuk  mematuk kesadaran pembunuhnya.

Sison tewas pada bulan lalu oleh tembakan polisi yang tengah memburu pengedar obat-obatan terlarang di pemukiman Pasay, Manila, lapor kantor berita tran-nasional.

Dalam satu video rekaman penembakan Sison yang beredar di media sosial, terdengar suara “Jangan lakukan, saya akan menyerah!” Tapi tak lama kemudian terdengar… suara tembakan.

Di samping peti mayat Sison, terdapat  poster bertuliskan, “Keadilan untuk Eric Quintinita Sison” dan tulisan tangan “Pembunuhan Besar-Besaran – Keadilan untuk Eric.”

Aksi untuk Sison adalah protes yang jarang terlihat di tengah melonjaknya pembunuhan terhadap warga Filipina dalam kebijakan keras terhadap pengedar dan pengguna narkoba sejak Rodrigo Duterte menjadi presiden dua bulan lalu.

Hampir tidak ada yang menentang kebijakan mematikan itu.

Pada pekan lalu, jumlah keseluruhan orang yang tewas sejak 1 Juli telah mencapai 2.400 orang: sekitar 900 di antaranya tewas dalam operasi kepolisian.

Sisanya adalah “kematian saat investigasi,” kata aktivis hak asasi manusia untuk menggambarkan pembunuhan ekstra-judisial atau di luar hukum.

Lembaga penyelidik internal kepolisian Filipina (IAS) dan Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) tidak bisa langi menangani semua peristiwa pembunuhan tersebut. Mereka hanya menyelidiki sebagian kecil di antaranya untuk menemukan adanya pelanggaran hukum oleh polisi, demikian dilaporkan kantor berita Inggris, Reuters.   Selain itu, para saksi pembunuhan juga takut untuk bersuara.

Di sisi lain, popularitas Duterte yang masih tinggi dan ketakutan akan kebijakan kerasnya telah membungkam suara kritis dari kelompok sipil. Sangat sedikit orang yang datang menyalakan lilin duka untuk memprotes pembunuhan ekstra-judisial.

Duterte sendiri balik menyerang lawan politiknya, Senator Leila de Lima, dengan menuding tokoh perempuan tersebut juga terlibat dalam pengedaran narkoba dan selingkuh dengan sopir pribadinya.

“Hanya presiden yang bisa menghentikan ini,” kata de Lima seperti dilansir antaranews.

Sementara itu, kritik dari PBB dan Amerika Serikat juga ditanggapi dengan umpatan kotor.

Dia menolak bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon dalam pertemuan puncak negara-negara Asia Tenggara pekan ini.

Kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dia mengaku akan menampik nasihat dari seseorang yang membiarkan “orang kulit hitam ditembak bahkan saat sudah menyerah.”

“Mencekam”

Duterte kemungkinan akan semakin memperkeras kebijakannya setelah munculnya serangan bom oleh kelompok Abu Sayyaf di kota kelahiran, Davao, yang menewaskan 14 orang.

Duterte kemudian menyatakan keadaan darurat nasional dan mengizinkan tentara untuk membantu kepolisian berpatroli dan berjaga di sejumlah titik, sehingga suasana semakin mencekam.

Sejumlah aktivis mengaku telah mendokumentasikan ratusan pembunuhan mencurigakan oleh sekelompok penjagal di Davao saat Duterte menjadi wali kota.

Duterte membantah telah menginstruksikan pembunuhan tersebut namun tidak mengecamnya. Selain itu, para penjagal juga beroperasi dengan impunitas.

Model tersebut kini diterapkan di tingkat nasional dengan sangat cepat. Di banyak daerah, daftar pengedar narkoba diserahkan kepada polisi oleh masyarakat setempat sehingga memunculkan ketakutan dan ketidak-percayaan antar sesama komunitas.

Kepala IAS, Leo Angelo Leuterio, mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk menyelidiki semua penembakan yang melibatkan kepolisian. Namun dengan personil yang hanya 170 orang, IAS hanya bisa menangani 30 persen dari sekitar 30 kasus yang muncul setiap harinya.

Kepala IAS seharusnya berasal dari kalangan sipil untuk memastikan independensi. Namun Leuterio sendiri adalah polisi yang menghabiskan 13 tahun karirnya di tempat kelahiran Duterte, Davao.

Sementara itu komisi HAM, CHR, hanya menangani 259 dari 2.000 lebih pembunuhan sejak 1 Juli dan mereka mengaku tantangan utama mereka adalah sulitnya mencari saksi.

Tangan besi  yang digunakan untuk memporakporandakan kejahatan  (kriminal dan Narkoba), ternyata berhadapan dengan yang namanya hak azasi manusia (HAM), walau pun yang dibasmi itu merupakan kejahatan.

“Tidak ada keadilan sedikit pun,” kata Gwendolyn Pimentel-Gana, anggota Komisi Hak Azasi Manusia Filipina.

“Bagaimana Anda bisa menembak seseorang yang sudah  dalam pengasaan Anda,” katanya seperti dilansir  nytimes.com.

Yang jelas, tindakan nyata untuk membasmi kejahaan manusia yang dilakukan  orang nomor satu di Filipina itu, mengejutkan bahkan menggemparkan bagi banyak negara, bahkan bagi perserikatan bangsa-bangsa sekali pun.  (AN/KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru