Monday, September 23, 2019
Home > Berita > PP Muhammadiyah imbau pemerintah Indonesia bereaksi atas pembantaian etnis Rohingya

PP Muhammadiyah imbau pemerintah Indonesia bereaksi atas pembantaian etnis Rohingya

Para pengungsi Rohingya. (bbc)

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan penyediaan kawasan bagi pengungsi dari etnis Rohingya.

Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendi menyatakan di Jakarta, upaya tersebut dianggap bisa membantu etnis Rohingya yang kini tengah mendapat persekusi dari pemerintah Myanmar.

Beberapa dekade silam pemerintah Indonesia pernah melakukan hal tersebut terhadap pengungsi Perang Vietnam dengan menyediakan kawasan Pulau Galang, Batam sebagai tempat menampung para pengungsi.

“Kami juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan diplomasi yang selama ini diterapkan kepada Myanmar karena tidak terbukti menghentikan Myanmar melakukan praktik Genosida terhadap etnis Rohingya,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, krisis Myanmar jika dibiarkan bisa mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara karena akan menumbuhkan perlawanan terhadap Myanmar, perdagangan manusia, dan imigran ilegal yang bisa membanjiri kawasan.

PP Muhammadiyah juga meminta ASEAN untuk menekan Myanmar di antaranya lewat pertimbangan pembekuan keanggotan Myanmar dari ASEAN.

Karena besarnya jumlah korban, ASEAN diharapkan tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan krisis ini.

Aktivis HAM seluruh dunia juga diminta untuk ikut ambil bagian dalam memperhatikan krisis Rohingya.

“Dalam hal ini, PP Muhammadiyah bersedia memimpin untuk menggalang bantuan dan dukungan bagi etnis Rohingya,” katanya seperti dilansir antaranews, Jumat.

PP Muhammadiyah juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Komite hadiah nobel pun diminta mencabut hadiah Nobel bagi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi karena alih-alih mendamaikan malah memperburuk keadaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diminta turun tangan mengingat Myanmar tak punya itikad baik dalam menyelesaikan konflik. Kepada Bangladesh, PP Muhammadiyah juga meminta negara tersebut membuka perbatasan untuk alasan kemanusiaan.

“PBB menyebut Rohingya sebagai etnis paling tertindas di muka bumi. Mereka tertolak di Myanmar dan tertindas di Bangladesh. Karena ketidakjelasan identitas ini akhirnya akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak sangat terbatas,” katanya.

Berdasarkan pantauan PP Muhammadiyah dalam satu pekan terakhir 3.000 etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menghindar dari kebrutalan militer Myanmar. Jumlah korban mencapai 800 orang baik dari perempuan dan anak-anak.

Komentar Gub. NTB

Dari Mataram, NTB, diberitakan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Z Majdi, menyampaikan rasa simpatinya terhadap penderitaan yang dialami muslim Rohingya di Myanmar.

“Beberapa hari terakhir kita melihat pembantaian terhadap orang-orang tidak bersenjata, anak-anak, kaum perempuan, orang tua, (jumlahnya) ribuan,” kata Majdi, di Mesjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram, Jumat.

Dia menyayangkan komunitas dan masyarakat internasional seperti menutup mata dan tidak berani mengambil sikap serta mengeluarkan pernyataan yang keras, apalagi menyuarakan hukuman atau sanksi kepada pemerintah Myanmar yang telah membiarkan pembantaian seperti itu.

Padahal, kata dia, dari sisi kemanusiaan dan nilai-nilai agama, ia yakin tidak ada agama mana pun yang menguatkan pembantaian seperti itu.

“Jadi jelas, kami di NTB dari sisi kemanusiaan dan semua kita beragama tidak menguatkan pembantaian itu, karenanya kita minta ini dihentikan,” katanya.

Warga Rohingya yang kini hidup dalam perburuan setelah desa-desa mereka dibakar, menggelandang dan tidur tanpa atap di hutan dan gunung, di manapun belukar bisa menyembunyikan mereka.

Dalam satu pemberitaan, disebutkan pada Minggu (27/8/2017) sebanyak 1.000 orang Rohingya dibunuh di Desa Saugpara, Distrik Rathedaung.

Itu baru di satu desa, bagaimana dengan jumlah korban di desa-desa lainnya? Siapa bisa memastikan ada berapa ratus atau berapa ribu nyawa melayang sementara akses ke sana ditutup rezim Suu Kyi?

Kantor berita Associated Press melansir, Suu Kyi menyatakan angka kematian akibat kekerasan di Rohingya (Rakhine) “hanya” 96 orang”, dengan kebanyakan korban ialah militan Rohingya. Ini, tentu saja, angka versi pemerintah Myanmar.  (An/Kb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru