Saturday, December 14, 2019
Home > Editorial > Pemilu, Pilpres, dan Kinerja Pemerintah

Pemilu, Pilpres, dan Kinerja Pemerintah

MASYARAKAT atau mayoritas publik khawatir pemerintahan tidak efektif pada tahun 2014. Itulah hasil survei terbaru dari lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dipublikasikan Minggu (22/12), di Jakarta. Hasil survei sebetulnya tidak mengejutkan karena memang pada tahun 2014 negeri ini dihadapkan pada pesta demokrasi.

Pada tanggal 9 April 2014 Indonesia akan menggelar pemilihan umum legislatif (pemilu legislatif), kemudian pada tanggal 9 Juli 2014 pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres). Untuk menghadapi kedua event akbar itu tentunya tidak sedikit yang terlibat, serta tidak cukup dengan waktu singkat, dalam arti semua pihak baru sibuk hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan kedua pemilihan.

Pemilu dan Pilpres 2014 dipastikan akan melibatkan banyak orang, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, sederet menteri yang juga petinggi partai-seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menakertrans Muhaimin Iskandar, masing-masing juga selaku ketua partai, serta beberapa menteri lainnya yang merupakan elite di beberapa partai-sampai pada pegawai tingkat menengah atau rendah yang terbawa arus dalam dukung-mendukung.

Kondisi yang ada memungkinkan roda pemerintahan berjalan tidak efektif pada tahun 2014. Itu sangat dimungkinkan, karena saat ini saja, ketika Pemilu Legislatif 2014 masih akan berlangsung kurang dari 4 bulan lagi dan pilpres masih 6 bulan lebih, sejumlah petinggi pemerintah sudah disibukkan urusan partai dan pemilihan presiden.

Hasil survei LSI yang mengemukakan sebanyak 60,88 persen responden menyatakan khawatir pemerintahan 2014 tidak bisa bekerja efektif lagi karena sibuk mengurusi pemilu, boleh jadi akan atau telah menjadi kenyataan. Berdasarkan hasil survei itu, hanya 31,27 persen yang masih meyakini pemerintah tetap dapat bekerja dengan baik dan 7,85 persen responden tidak menjawab.

Survei LSI menyimpulkan, kekhawatiran publik tersebut merata di semua segmen masyarakat. Secara khusus mayoritas publik khawatir presiden dan wakil presiden beserta para pembantunya (menteri) tidak akan fokus lagi dengan tugas-tugas pemerintahan. Sebanyak 77,42 persen responden khawatir para menteri KIB Jilid II tidak lagi fokus bekerja karena harus membantu partai masing-masing dalam Pemilu 2014.

Hasil survei itu sangat memungkinkan terjadi, karena selain pesta demokrasi tersebut beberapa hari libur nasional juga berpeluang membuat kinerja pemerintah menurun, seperti menyabut tahun baru  yang biasanya dimanfaatkan banyak petinggi negeri, juga umumnya pegawai pemerintah di semua tingkatan.  

Kita berharap kondisi yang dikhawatirkan akan atau telah terjadi dapat diantisipasi. Presiden SBY, meski memiliki kepentingan memenangkan partainya Demokrat, sebetulnya berada dalam posisi yang dapat mementingkan pemerintahan yang dipimpinnya, karena tidak lagi maju di Pilpres 2014. Begitu dengan DPR, harusnya masih ada di antara 560 anggota DPR yang tetap mengawasi kinerja pemerintah. Jangan korbankan rakyat demi kepentingan partai dan pribadi.***

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru